2 Anak Menhaj Jadi Tenaga Ahli, Ferdinand Hutahaean: Banyak Sekali Pejabat Kita Tak Punya Rasa Malu!

Keputusan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan yang sempat mengangkat anak kandungnya sendiri sebagai tenaga ahli di kementeriannya, memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan di Indonesia.

Politikus Ferdinand Hutahaean secara blak-blakan menyoroti fenomena nepotisme ini sebagai bukti nyata terjadinya krisis etika dan moral di kalangan elite pejabat negara.

Baca Juga: Wakil Ketua DPD RI: Anies Baswedan Layak Jadi Pengganti Gibran

Ferdinand memandang bahwa pengangkatan kerabat dekat di bawah struktur kewenangan sang menteri adalah bentuk nyata dari benturan kepentingan (conflict of interest). Ia mempertanyakan hilangnya standar kepatutan dari para pemangku kebijakan yang seharusnya memberikan teladan bagi publik.

"Dipikir-pikir memang banyak sekali pejabat di negara kita ini yang tidak punya rasa malu. BNPB mengangkat adiknya menjadi tenaga ahli di BNPB. Eh, akhirnya main proyek dan ditangkap oleh KPK," ujar Ferdinand dikutip Selasa (27/10/2026).

Di Kementerian Haji dan Umrah, Ferdinand menyoroti fakta bahwa pembatalan atau pengunduran diri anak sang menteri baru dilakukan setelah isu tersebut bocor dan memantik kegaduhan di ruang publik. Baginya, hal ini menunjukkan bahwa kepekaan etika pejabat baru muncul ketika ada tekanan dari masyarakat.

"Menteri Haji juga mengangkat anaknya menjadi tenaga ahli di Kementerian Haji. Setelah ramai kabarnya sekarang mengundurkan diri," tegasnya.

Ferdinand lantas mempertanyakan di mana letak nurani dan objektivitas para pejabat tersebut sejak awal mengambil keputusan.

"Kenapa ya kok para pejabat kita ini tidak punya rasa gitu loh. Punya rasa malu dikitlah mengangkat anak keluarga menjadi pejabat di bawahnya itu kan," tukasnya.

Hubungan darah dalam hierarki profesional pemerintahan, menurutnya, tidak akan pernah bisa lepas dari persepsi konflik kepentingan. Ia bahkan mencurigai bahwa skandal di kementerian ini hanyalah fenomena gunung es dari bobroknya sistem rekrutmen staf khusus dan tenaga ahli di berbagai kementerian dan lembaga negara lainnya.

"Kayaknya konflik interesnya itu kan terlalu terlihat. Tapi kok ada pejabat yang begitu. Saya tidak tahu di lembaga-lembaga lain mungkin ada saja yang begini hanya tidak terungkap. Atau mungkin ponakan, saudara, sepupu, keluarga dekat, keluarga agak jauh bisa saja diangkat," jelas Ferdinand.

Ia  tidak menampik bahwa setiap menteri atau pimpinan lembaga memiliki hak prerogatif dan kewenangan secara administratif untuk mengangkat tenaga ahli pendamping. Namun, ia mengingatkan bahwa kewenangan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mungkin saja orang-orang itu orang-orang tidak berkualitas tetapi mendapat gaji dan fasilitas setara eselon 1, bayangkan itu dapat mobil, dapat gaji, dapat tunjangan, dapat fasilitas karena setara eselon 1," bebernya.

Sebelumnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan pengunduran diri dua putra dari Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf yaitu Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz. Keduanya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tenaga ahli.

“Pak Menteri dan saya sudah menerima pengunduran diri dua orang tenaga ahli. Jadi, secara resmi dua orang tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri,” kata Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Juga: Yusril: UU Tipikor Harus Segera Diselaraskan dengan Standar Korupsi di UNCAC

Dahnil menjelaskan pengunduran diri tersebut dilakukan setelah muncul pro dan kontra di ruang publik terkait penunjukan kedua putra menteri itu sebagai tenaga ahli di kementerian tersebut.