DPR Era Prabowo Kian Lemah Terkepung Koalisi Gemuk, Dosen UGM: Awas Bahaya 'Stabilitas Semu'

Dominasi Koalisi Presiden Prabowo Subianto di Senayan memicu alarm bahaya bagi masa depan demokrasi dari Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai telah kehilangan taringnya sebagai lembaga pengawas eksekutif dan berpotensi hanya menjadi stempel karet.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia melontarkan kritik tajam mengenai ilusi keamanan politik yang saat ini dipertontonkan oleh penguasa. Ia mengingatkan bahwa besarnya dukungan mayoritas di parlemen sama sekali bukan jaminan pemerintahan akan berjalan demokratis.

Baca Juga: Laporan ke Prabowo, Sudaryono Soal Jalan Program MBG: 100 Hari Ini 'So Far Okelah'

"Stabilitas politik memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai yang tercipta adalah stabilitas semu," tegas Alfath dikutip Jumat (30/10/2026).

Alfath membedah fenomena ini menggunakan pisau analisis kartelisasi partai politik. Menurutnya, partai-partai yang sejatinya memiliki mandat untuk saling bersaing secara gagasan kini justru berkolusi dan berkompromi demi mengamankan porsi kekuasaan dan akses sumber daya negara.

Akibat hal tersebut, instrumen pengawasan sakti milik anggota dewan seperti hak interpelasi dan hak angket menjadi tumpul, disandera oleh kompromi murahan demi menjaga keharmonisan hubungan dengan Istana.

Kelumpuhan kontrol politik ini semakin diperparah dengan fenomena bongkar pasang atau reshuffle kabinet yang rentan dijadikan komoditas transaksi.

Alfath mewanti-wanti agar pergantian menteri di era saat ini ini murni didasarkan pada evaluasi kinerja dan kapasitas objektif, bukan sekadar instrumen barter politik untuk memuaskan faksi-faksi dalam koalisi gemuk yang kelaparan jabatan.

"Inti dari reformasi ini bukan sekadar memaksakan adanya partai oposisi, melainkan membangun ekosistem politik yang memungkinkan kekuasaan dikontrol secara nyata oleh publik," tandas Alfath.

Baca Juga: Pesan Ulama ke Prabowo: Tolong Ubah SK Kemenkumham, Kami Ingin Agus Suparmanto Menjadi Ketum PPP

Ia menegaskan bahwa kemajuan demokrasi tidak diukur dari seberapa bengkak kursi koalisi di parlemen, melainkan sejauh mana wakil rakyat berani menggigit penguasa demi kemaslahatan masyarakat luas.