Prabowo Terima Tim Perumus UU Satu Data, Ini yang Dibahas

Presiden Prabowo Subianto membahas penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia bersama Tim Gabungan Perumus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan integrasi data nasional sekaligus menjaga kedaulatan data di tengah perkembangan digitalisasi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari DPR RI, akademisi, hingga kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam penyusunan regulasi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kedaulatan data sebagai fondasi untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa kedaulatan data adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus digitalisasi," tulis Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (29/10/2026).

Baca Juga: Soal Sinyal Prabowo pada Polemik Wapres Gibran, Hasto Ungkap Sikap PDIP

Pemerintah berharap integrasi data nasional dapat mendukung penyediaan layanan publik yang lebih akurat. Selain itu, pengelolaan data secara terpadu juga diharapkan memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber Indonesia.

Penyusunan UU Satu Data Indonesia menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel. Regulasi ini juga diarahkan untuk memastikan pemanfaatan data dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia.

Sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI turut menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, serta anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Dari kalangan akademisi dan pemerintah, hadir Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia (FISEMA) IPB University Prof. Dr. Sofyan Sjaf, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono.