Peluang Netanyahu Tersingkir Makin Terbuka, Partai Arab Siap Bantu Eisenkot Bentuk Pemerintahan

Posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin tertekan setelah hasil pemilihan umum 2026 membuat blok politik pendukungnya kesulitan mempertahankan kekuasaan. Partai-partai berbasis pemilih Arab kini menjadi salah satu kekuatan penting yang dapat menentukan terbentuknya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan tokoh oposisi Gadi Eisenkot.

Meski tidak bersedia bergabung secara langsung dalam kabinet Eisenkot, sejumlah pemimpin partai Arab menyatakan siap memberikan dukungan politik dari luar pemerintahan. Dukungan tersebut ditujukan untuk membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan alternatif yang dapat mengakhiri kekuasaan Netanyahu.

Salah satu pernyataan tersebut disampaikan anggota parlemen senior dari Joint List, Ahmad Tibi. Ia menegaskan partainya bersedia membantu kelompok oposisi membentuk pemerintahan baru, tetapi tidak menginginkan posisi menteri maupun jabatan dalam kabinet.

"Kami ingin membantu siapa pun yang ingin menjatuhkan pemerintahan ini dan menggantinya dengan pemerintahan yang berbeda," kata Tibi dalam wawancara dengan Channel 12.

Ia juga menegaskan bahwa partainya tidak berniat menjadi bagian dari pemerintahan baru.

"Kami tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan. Saya tidak menginginkan jabatan menteri. Saya tidak ingin berada di kabinet," ujarnya.

Namun, Tibi menilai dukungan partai Arab tetap diperlukan untuk mewujudkan perubahan politik di Israel.

Berdasarkan hasil pemilu yang berlangsung pada 27 Oktober 2026, dua partai berbasis pemilih Arab, Joint List dan Ra'am, berhasil memperoleh total 19 kursi dari 120 kursi parlemen Israel atau Knesset.

Joint List mendapatkan 11 kursi, sedangkan Ra'am memperoleh delapan kursi.

Sementara itu, blok pendukung Netanyahu menguasai 53 kursi dan kelompok oposisi pimpinan Eisenkot memperoleh 48 kursi. Komposisi tersebut membuat kedua kubu belum memiliki mayoritas mandiri untuk membentuk pemerintahan.

Apabila partai-partai Arab memberikan dukungan kepada oposisi, kelompok penentang Netanyahu berpotensi mengumpulkan 67 kursi. Jumlah tersebut cukup untuk membentuk mayoritas di parlemen.

Namun, rencana kerja sama ini tidak berjalan mudah. Sejumlah partai oposisi, termasuk Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Liberman, menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Baca Juga: Netanyahu dan Eisenkot Bersaing Ketat, Pemilu Israel Dibayangi Perpecahan

Perkembangan terbaru menunjukkan kubu Eisenkot mulai mempertimbangkan skenario pembentukan pemerintahan minoritas dengan dukungan dari luar parlemen.

Laporan Ynet pada 2 November menyebutkan bahwa Eisenkot telah mengizinkan timnya mengkaji kemungkinan kerja sama dengan Ra'am dan partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ).

Dalam skenario tersebut, kedua partai tidak harus bergabung secara resmi ke dalam kabinet. Mereka dapat memberikan dukungan melalui abstain dalam pemungutan suara kepercayaan di parlemen.

Rencana yang sedang dikaji itu diperkirakan membutuhkan 49 suara dukungan, berbanding 46 suara penolakan, sementara 25 anggota parlemen lainnya abstain.

Joint List juga disebut dapat membantu membuka jalan bagi pemerintahan baru melalui sikap tidak menentang pembentukan pemerintahan tersebut.

Meski demikian, skema ini masih sebatas opsi yang sedang dipertimbangkan dan belum menjadi kesepakatan resmi antarpartai.

Tantangan lainnya datang dari Liberman yang menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab maupun ultra-Ortodoks. Perbedaan pandangan mengenai kewajiban wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks juga berpotensi menghambat kesepakatan.

Di tengah ketidakpastian pembentukan pemerintahan, Netanyahu justru meningkatkan kritik terhadap partai-partai Arab setelah memperoleh hasil suara yang signifikan.

Netanyahu menuding adanya dugaan kecurangan pemilih yang berkontribusi terhadap peningkatan perolehan suara partai Arab. Namun, tuduhan tersebut belum disertai bukti yang menunjukkan adanya kecurangan sistematis.

Partai-partai Arab membantah tudingan tersebut dan menilai pernyataan Netanyahu berpotensi memicu sentimen negatif terhadap komunitas Arab di Israel.

Associated Press melaporkan pada 2 November bahwa pejabat pemilu Israel menyatakan hasil pemilihan tetap berlaku meskipun penyelidikan atas dugaan pelanggaran masih berlangsung.

Presiden Israel Isaac Herzog juga menyerukan agar penyelidikan dilakukan tanpa menyudutkan seluruh komunitas Arab yang telah menggunakan hak pilihnya.

Tahapan berikutnya adalah konsultasi Presiden Isaac Herzog dengan perwakilan partai-partai yang berhasil memperoleh kursi di Knesset.

Menurut laporan Ynet, konsultasi tersebut dijadwalkan mulai Rabu, 4 November 2026. Dalam proses ini, setiap partai akan menyampaikan kandidat yang mereka rekomendasikan untuk memperoleh mandat pembentukan pemerintahan.

Kandidat yang mendapatkan mandat harus mengupayakan terbentuknya koalisi yang mampu memperoleh kepercayaan parlemen. Secara umum, proses pembentukan pemerintahan dapat berlangsung hingga 42 hari apabila mendapatkan perpanjangan waktu.

Dengan hasil pemilu yang belum memberikan mayoritas jelas kepada salah satu kubu, posisi partai-partai Arab menjadi semakin strategis.

Kesediaan mereka mendukung pemerintahan alternatif tanpa harus menduduki jabatan kabinet membuka peluang baru bagi Eisenkot. Namun, perbedaan pandangan di antara kelompok oposisi masih menjadi hambatan besar untuk benar-benar mengakhiri pemerintahan Netanyahu.