Ray Rangkuti Lempar Peringatan ke Gerindra: Jangan Diam Saja, Bisa-Bisa Prabowo Ikut Terseret!

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka segera mengambil sikap terkait polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran.

Menurut Ray, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menyeret Presiden Prabowo ke dalam kontroversi yang sama.

Ia menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran, setelah sebelumnya didahului putusan Mahkamah Konstitusi (MK), telah memunculkan persoalan serius mengenai legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

Ray bahkan menilai kondisi tersebut membuat legitimasi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia dipertanyakan, baik dari sisi moral maupun hukum.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11/2026), Ray secara khusus meminta Partai Gerindra tampil memberikan penjelasan kepada publik. Ia menilai partai pimpinan Prabowo itu perlu menegaskan bahwa persoalan pendidikan Gibran tidak berkaitan dengan Presiden.

"Justru sebaiknya Gerindra tampil ke depan memberi penjelasan bahwa nggak ada kaitannya dengan Pak Prabowo, bahkan mendukung hak menyatakan pendapat (HMP)," kata Ray Rangkuti.

Anggota Aliansi Masyarakat Sipil yang menggugat persoalan pendidikan Gibran tersebut juga mengingatkan partai-partai di parlemen agar tidak membiarkan polemik ini terus berlarut-larut.

Ray khawatir, jika tidak segera disikapi, kontroversi legitimasi Gibran justru akan meluas dan berdampak terhadap posisi politik Prabowo.

"Kalau tidak, saya khawatir justru ini akan panjang. Dan kalau ini panjang, nggak mustahil ini akan merembet ke Pak Prabowo," kata Ray Rangkuti.

Baca Juga: Panduan Memahami Putusan MK dan MA tentang Ijazah Gibran

Ia menambahkan, Prabowo juga berpotensi menghadapi pertanyaan publik mengenai konsistensi sikapnya jika tetap mempertahankan wakil presiden yang menurut Ray sudah kehilangan legitimasi moral dan hukum.

"Pak Prabowo juga akan dipertanyakan konsistensi sikapnya, terkait dengan faktanya ada wakilnya yang sudah tidak memiliki legitimasi moral dan legitimasi hukum untuk menjabat sebagai wakil presiden."