Tantang Balik, PSI Klaim Gibran Justru Sangat Siap Diuji Terbuka di Senayan!

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut siap menghadapi tindak lanjut polemik ijazah SMA di DPR RI. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Faldo Maldini, mengklaim Gibran sejak awal bersedia membuka persoalan tersebut secara terbuka.

Pernyataan Faldo muncul setelah politikus PKB, Muhammad Khozin, meminta DPR menindaklanjuti konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pendidikan Gibran.

"Kami yakin, Mas Gibran sudah menyampaikan juga, beliau siap sejak awal untuk saling buka-bukaan," kata Faldo Maldini dalam program "Sapa Indonesia Pagi" KompasTV, Senin (2/11/2026).

Faldo mengatakan PSI menghormati komunikasi yang tengah dilakukan sejumlah fraksi di DPR untuk membahas persoalan tersebut. Ia menilai pembahasan mengenai evaluasi persyaratan pemimpin merupakan bagian dari respons terhadap putusan kedua lembaga peradilan itu.

"Karena kan memang kalau kita negara hukum, kita tadi bicara konsekuensi yuridis, ya memang kita harus baca isi putusan," kata Faldo Maldini.

Ia juga mengingatkan pentingnya menempatkan persoalan berdasarkan fakta dan proses hukum, bukan menarik kesimpulan sebelum semuanya terbukti.

"Negara hukum ini kan melindungi kita dari adanya simpulan sebelum terbukti."

Di sisi lain, Muhammad Khozin menegaskan bahwa putusan MK dan MA mengenai Gibran memiliki konsekuensi yuridis yang perlu ditindaklanjuti parlemen. Menurutnya, persoalan tersebut telah melalui jalur hukum sehingga DPR kini dapat memulai proses politik sesuai ketentuan konstitusi.

"Bagaimanapun pertimbangan hukum dan fakta hukum yang terjadi di MK, kemudian dari MA, ini kan memiliki konsekuensi yuridis. Kalau tidak salah kan ini putusannya (suket Gibran) batal demi hukum, itu berlaku retroaktif atau berlaku surut," kata Khozin.

Baca Juga: Panduan Memahami Putusan MK dan MA tentang Ijazah Gibran

Khozin berharap polemik tersebut dibahas melalui mekanisme yang semestinya agar tidak terus menjadi perdebatan di ruang publik dan mengganggu fokus pemerintahan.

"Kami ingin mendudukkan persoalan ini pada arena yang semestinya, jadi tidak menjadi ruang dispute di publik yang mengganggu fokus pemerintahan ini."