Pengamat Nilai Penanganan Polemik Ijazah Gibran di DPR Mandek Akibat Kalkulasi Politik

Tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI berpotensi terhambat oleh perbedaan kepentingan politik antarpartai. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai persoalan tersebut membutuhkan kesepakatan kolektif yang tidak mudah dicapai.

Menurut Kunto, setiap partai di parlemen memiliki pertimbangan politik masing-masing dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pendidikan Gibran.

Kondisi itu berisiko memicu coordination failure atau kegagalan koordinasi. Sebab, penggunaan hak angket maupun hak DPR lainnya tidak bisa diputuskan hanya oleh satu partai.

"Ada risiko coordination failure, kegagalan koordinasi, karena hak angket ataupun hak apa pun yang diajukan DPR ini keputusan kolektif, nggak bisa hanya keputusan salah satu partai," kata Kunto Adi Wibowo dalam program "Sapa Indonesia Pagi" KompasTV, Senin (2/11/2026).

Kunto mencontohkan perbedaan posisi politik yang mungkin dihadapi PKS, PDIP, dan PKB. Ia menilai PKS dan PDIP berpotensi memperoleh legitimasi moral lebih besar jika mendorong tindak lanjut polemik tersebut, sementara PKB memiliki pertimbangan untuk menjaga hubungan dengan partai-partai koalisi pemerintahan.

"Ini ada risiko bahwa ada kegagalan koordinasi karena kepentingan berbeda. Contohnya, kalau PKS dan PDIP punya intensif dia akan punya legitimasi moral yang lebih, tetapi kan untuk PKB ada risiko harus menjaga hubungan dengan koalisi."

Selain benturan kepentingan, Kunto juga mengingatkan potensi munculnya pihak yang hanya mencari keuntungan politik atau menjadi free rider di tengah polemik tersebut.

Ia menilai proses di DPR akan semakin sulit apabila tujuan akhirnya adalah pemakzulan Gibran. Namun, kerja sama antarpartai untuk mendorong akuntabilitas dinilai lebih memungkinkan untuk dilakukan.

"Kalau golnya pemakzulan, menurut saya itu hitungan risiko masih harus dihitung dengan teliti dan cermat, tetapi kalau tujuan akhirnya partai-partai di DPR bisa bekerja sama untuk dorongan akuntabilitas, menurut saya bisa cepat dilaksanakan," kata Kunto.

Sementara itu, politikus PKB sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyatakan partainya mendorong agar DPR segera mengambil sikap. Ia berpandangan putusan MK dan MA memiliki konsekuensi yuridis yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen.

Baca Juga: Tantang Balik, PSI Klaim Gibran Justru Sangat Siap Diuji Terbuka di Senayan!

Meski demikian, Khozin menjelaskan DPR masih berada dalam masa reses. Karena itu, pembahasan lebih lanjut kemungkinan baru berlangsung pada masa persidangan berikutnya.

"Diskusi dengan partai politik secara intensif dilakukan, terlebih setelah putusan MA ini ritmenya semakin tinggi untuk melakukan konsolidasi di intrnal dan eksternal partai," kata Muhammad Khozin.