Tudingan PSI Dipatahkan! Demokrat Tegaskan AHY Ogah Ambil Jalan Pintas Gantikan Gibran

Politikus Partai Demokrat Andi Arief angkat bicara menanggapi sindiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengaitkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan ambisi menduduki kursi wakil presiden di tengah polemik suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

Andi dengan tegas membantah anggapan bahwa Demokrat sengaja mengangkat persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran demi membuka jalan bagi AHY untuk menjadi wakil presiden.

Ia justru menyebut Ketua Umum Partai Demokrat itu akan menempuh jalur kompetisi politik melalui pemilihan umum setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi melalui akun X pribadinya dalam unggahan yang dibagikan kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Andi juga pasang badan untuk Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Jansen Sitindaon yang sebelumnya menyampaikan analisis mengenai konsekuensi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait suket penyetaraan ijazah Gibran.

Baca Juga: Siapa Pengganti Gibran Jika Mundur dari Wapres? Prabowo Disebut Godok 10 Nama Ini

Menurut Andi, Jansen merupakan salah satu kader yang menjadi rujukan partai dalam membahas persoalan hukum. Ia menyebut Jansen tidak bekerja sendiri karena ada sejumlah kader Demokrat lain yang memiliki latar belakang pendidikan hukum.

Nama Benny K Harman dan Didik Mukrianto turut disebut Andi sebagai sosok yang memiliki kapasitas dalam menyampaikan pandangan hukum secara serius dan objektif.

"Kawan saya @jansen_jsp adalah salah satu sumber rujukan analisis hukum Partai Demokrat bersama @bennyharman, @DidikMukrianto,@KlerMehbob dll. Mereka memang sekolah di bidang hukum dan sangat serius dan objektif," ujatr Andi, dikutip Selasa (3/11).

Lebih lanjut, Andi menilai pandangan Jansen mengenai putusan MA tersebut bukan pendapat yang berdiri sendiri. Ia mengklaim sejumlah pakar hukum juga memiliki pandangan serupa terkait persoalan suket yang digunakan Gibran.

Beberapa nama yang disinggungnya antara lain mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, serta pakar hukum Margarito Kamis.

Andi pun mempersilakan pihak yang tidak sependapat dengan analisis Jansen untuk menyampaikan bantahan dengan argumentasi yang jelas.

"Dalam hal putusan MA soal suket wapres, pendapat Jansen sama dengan pendapat para ahli lain seperti Pak Prof @mohmahfudmd, Pak Prof @JimlyAs dan Pak Prof Margarito dan lain-lain. Kalau ada bantahan terhadap pendapat Jansen, kemukakan saja. Kalau ada," ujarnya.

Di sisi lain, Andi tidak menampik bahwa AHY harus siap apabila suatu saat memperoleh kesempatan untuk memimpin Indonesia.

Baca Juga: Heboh Suket Ijazah Gibran Batal Demi Hukum, Demokrat Sebut 2 Opsi Ini hingga Disindir PSI

Namun, ia menegaskan bahwa AHY tidak akan mengejar posisi wakil presiden dalam situasi politik saat ini. Menurutnya, Demokrat memiliki pilihan untuk mengikuti proses kompetisi politik melalui pemilu setelah masa pemerintahan Prabowo selesai.

"AHY dituduh PSI akan menjadi wapres, tentu wajar kalau memang ada kesempatan memimpin Indonesia AHY harus siap. Tetapi, tidak sekarang, AHY akan memilih jalan berkompetisi melalui pemilu yang 'baik' setelah era Pak Prabowo," tandasnya.