FINI Respons Wacana Moratorium Smelter Nikel, Ini Permintaannya ke Pemerintah

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) merespons wacana moratorium pembangunan smelter nikel baru yang disiapkan pemerintah. FINI menilai pengembangan industri pengolahan mineral ke depan perlu diarahkan pada pembangunan industri hilir yang menghasilkan produk jadi dengan nilai tambah lebih tinggi, bukan hanya produk setengah jadi.

Ketua Umum FINI, Arif Perdana Kusumah, mengatakan produksi produk antara (intermediate product) nikel Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 2,5 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas produk dari jalur pirometalurgi sekitar 2 juta ton dan hidrometalurgi hampir 500.000 ton.

"Secara volume kita sudah banyak sekali," ujar Arif saat ditemui di sela-sela Minerba Convex, Selasa (4/11/2026).

Menurut Arif, wacana moratorium pembangunan smelter baru perlu diikuti dengan pengembangan industri hilir lanjutan. Pemerintah perlu mendorong investasi pada industri yang mampu menghasilkan produk jadi, seperti stainless steel dan pengembangan ekosistem baterai.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil itu kan tidak berhenti di moratorium. Beliau selalu mengatakan, 'mari kita bangun sama-sama hilirisasi yang lebih hilir lagi'," katanya.

Dia menjelaskan, pengembangan industri lanjutan diperlukan agar produk hasil pengolahan mineral di dalam negeri memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Ini saatnya kita membangun industri hilirisasi yang lebih hilir lagi, menghasilkan barang-barang jadi, menghasilkan barang-barang aplikatif yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, lebih besar," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti membeludaknya produk industri hilirisasi mineral Indonesia yang masih didominasi produk setengah jadi atau midstream. Kondisi tersebut dinilai membuat penciptaan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya mineral nasional belum optimal.

Bahlil menyebut mayoritas industri hilirisasi mineral di Indonesia saat ini masih menghasilkan produk pada tahap menengah. Dia menyebut produk yang dihasilkan industri tersebut masih berada pada kisaran 50%–60% dan jumlahnya terus membeludak.

"Industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Baru di 60%, 50% dan ini membludak sekarang," kata Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Melihat kondisi tersebut, Bahlil meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengkaji kemungkinan moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.

"Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba, apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?" ujarnya.

Menurut Bahlil, pengembangan industri pengolahan mineral ke depan perlu diarahkan hingga menghasilkan produk akhir. Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan baku maupun produk antara untuk diproses lebih lanjut di negara lain.

"Untuk produk untuk smelter yang setengah jadi, yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya. Supaya apa bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji, Bapak Ibu semua," lanjutnya.

Baca Juga: FINI Ramal Kapasitas Nikel Hidrometalurgi Tembus 1 Juta Ton di 2027

Baca Juga: Hingga September 2026 Produksi Nikel RI Tembus 225,3 Juta Ton

Gambaran produksi hasil pengolahan nikel nasional juga terlihat dari paparan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM. Berdasarkan data produksi hingga September 2026, produksi feronikel Indonesia tercatat mencapai 419,08 ribu ton. Sementara itu, produksi nikel matte mencapai 60,81 ribu ton.

Bahlil mencontohkan perkembangan industri nikel setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dia menyebut nilai ekspor nikel Indonesia yang sebelumnya hanya sekitar US$3,3 miliar pada periode 2017–2019 meningkat menjadi sekitar US$33 miliar–US$34 miliar pada periode 2023–2024.