Disarankan Sidak ke Kecamatan, Pramono: Itu Biasanya untuk Gaya-gayaan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi usulan agar dirinya sesekali mendatangi kantor kecamatan dengan metode inspeksi mendadak (sidak). Menurutnya, cara tersebut bukan pendekatan yang ingin ia terapkan dalam memimpin Jakarta.

Pramono menilai sidak justru kerap dilakukan hanya untuk kepentingan pencitraan. Ia lebih memilih fokus pada pembahasan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Yang pertama, saya bukan orang yang (suka) sidak-sidak, itu biasanya untuk gaya-gayaan. Tapi saya pengin memecahkan (masalah), memutuskan," kata Pramono di Kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu juga mengaku tidak mempermasalahkan apabila rapat dengan camat ataupun lurah digelar tanpa dihadiri wartawan. Baginya, yang terpenting adalah keputusan yang dihasilkan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Pokoknya kita atur yang menyenangkan sama-sama," ungkapnya.

Adapun rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Camat Tanah Abang tersebut membahas sejumlah persoalan, salah satunya penataan kawasan Tanah Abang.

Pramono memastikan penataan kawasan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan itu diambil agar pembenahan tidak mengganggu mata pencaharian pedagang dan masyarakat setempat.

Baca Juga: Berantas Parkir Liar hingga Premanisme, Pramono Janji Penataan Tanah Abang Tanpa Gusur Pedagang

Penataan mencakup pengaturan parkir, penertiban aktivitas ilegal, pengelolaan sampah, serta pembenahan fasilitas pendukung agar aktivitas ekonomi warga tetap berjalan.

"Dalam rapat juga disetujui untuk penataan kawasan Tanah Abang, baik itu Blok A, B, C, D, E, F, hal yang berkaitan dengan parkir liar, hal yang berkaitan dengan premanisme, penjualan obat-obatan, dan sebagainya," ujar Pramono.

Ia menyebut Tanah Abang merupakan kawasan strategis yang mempertemukan pusat perdagangan, perkantoran, transportasi, dan permukiman dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Karena itu, pembenahan kawasan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.