Soal Dugaan Skandal di Balik Bahlil-Jokowi-Listyo Sigit, Golkar: Berkomunikasi Tak Berarti Mendukung

Penyadapan ke Presiden Prabowo Subianto oleh Eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo mulai menyeret nama-nama besar di lingkaran elite politik, salah satunya adalah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bahwa ketiganya memiliki hubungan yang baik namun ia secara tegas memperingatkan publik dan lawan politik untuk tidak mengambil kesimpulan yang dangkal (simplikatif).

Baca Juga: Skandal Penyadapan ke Prabowo Terbongkar, Pakar Hukum: Segala Arah Manuver Jokowi dan Gibran Terbaca

Menurut Idrus, merumuskan keterlibatan seseorang dalam sebuah kejahatan negara hanya bermodalkan riwayat kedekatan fisik atau komunikasi politik adalah sebuah kecacatan logika.

"Kedekatan fisik, tidak secara serta merta, secara ideologis dan visi sama. Siapapun tahu, bahwa dia adalah aktivis yang lahir dalam proses perjuangan panjang, yang tentu memiliki ciri dan karakter tertentu yang berbeda dengan yang lain," urai Idrus dikutip Senin (9/11/2026).

Idrus menekankan bahwa sebagai nakhoda partai, langkah ketua umumnya sepenuhnya diilhami oleh ideologi partai beringin yang menempatkan kepentingan bangsa jauh di atas kepentingan kelompok atau patronase masa lalu. Dalam ekosistem politik yang dinamis, menjaga hubungan baik antar-tokoh adalah sebuah keniscayaan, bukan otomatis sebuah konspirasi.

"Berkomunikasi tidak selalu berarti mendukung. Bersama tidak selalu berarti sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh putus silaturahmi," tegas Idrus.

Ia memastikan bahwa posisi politik mereka, di bawah komando sang ketum, tetap tegak lurus mengawal jalannya pemerintahan saat ini tanpa sedikit pun bergeser akibat terpaan rumor skandal tersebut.

Sebelumnya Pengamat Intelijen Sri Radjasa Chandra mematik kontroversi melalui klaim bahwa ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia yang dimotori oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebut ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, sosok itu saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. 

Pernyataan inilah yang kemudian memicu spekulasi publik yang mengaitkannya dengan Bahlil Lahadalia. Ia diketahui menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM).

Bahlil sendiri membantah hal tersebut dan menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan penyadapan.

"Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum," kata Bahlil Lahadalia.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Denny Indrayana: Opsi Jokowi dan Gibran Makin Terbatas, Hanya Punya Dua Opsi

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.