Geger Poster Munaslub Ancol Usai Isu Skandal Penyadapan ke Prabowo Seret Bahlil, Begini Sikap Golkar

Meledekal turbulensi politik akibat skandal penyadapan terhadap sejumlah pihak termasuk presiden yang didalangi Eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Hal tersebut diam-diam sengaja dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk menggoyang soliditas dari Partai Golkar.

Dikutip Senin (9/11/2026) Elite Partai Golkar, Fajar R. Zulkarnaen mengungkapkan bahwa pihaknya tengah diserang berbagai isu seperti mendadak beredar luas sebuah poster digital yang mempromosikan agenda dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 29 November 2026 di Ancol, Jakarta.

Baca Juga: Soal Dugaan Skandal di Balik Bahlil-Jokowi-Listyo Sigit, Golkar: Berkomunikasi Tak Berarti Mendukung

Namun Fajar memastikan bahwa selebaran digital tersebut adalah hoaks murni yang didesain untuk memecah belah konsolidasi internal dari Beringin. Ia menegaskan bahwa seluruh struktur, kader, dan fungsionaris partai dari pusat hingga daerah tetap solid dan berdiri tegak secara kelembagaan di Bahlil Lahadalia.

"Persatuan dan loyalitas kami bukan hanya ditunjukkan melalui pernyataan, tetapi juga melalui kebersamaan dalam menjaga kehormatan dan kepemimpinan partai," kata Fajar dikutip Senin (9/11/2026).

Fajar membedah bahwa operasi penyebaran isu munaslub ini berjalan beriringan dengan fitnah keterlibatan Bahlil di Operasi Listyo Sigit. Tujuannya sangat jelas: mendelegitimasi kepemimpinan politikus dan memecah konsentrasi partai yang saat ini menjadi motor utama pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Fajar karenanya menginstruksikan seluruh elemen partai untuk tidak terpancing oleh agitasi murahan tersebut dan tetap menjaga stabilitas kebersamaan.

Bagi Golkar, iklim demokrasi memang memberikan ruang kebebasan berekspresi, namun bukan berarti melegalkan vandalisme politik.

“Kritik silakan disampaikan, perbedaan pendapat itu hal yang wajar, tetapi jika sudah masuk pada tuduhan tanpa bukti dan serangan terhadap kehormatan seseorang, tentu ada batas yang harus dihormati. Kami ingin demokrasi tetap sehat, kritik tetap hidup, tetapi fitnah tidak boleh dinormalisasi,” tutur Fajar.

Sebelumnya Pengamat Intelijen Sri Radjasa Chandra mematik kontroversi melalui klaim bahwa ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia yang dimotori oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebut ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, sosok itu saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. 

Pernyataan inilah yang kemudian memicu spekulasi publik yang mengaitkannya dengan Bahlil Lahadalia. Ia diketahui menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM).

Bahlil sendiri membantah hal tersebut dan menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan penyadapan.

"Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum," kata Bahlil Lahadalia.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Denny Indrayana: Opsi Jokowi dan Gibran Makin Terbatas, Hanya Punya Dua Opsi

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.