Imbas Operasi Ilegal Listyo Sigit, Anak Buah Prabowo Bakal Kebut Pengesahan Aturan Soal Penyadapan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibuat gempar mega-skandal penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak mulai dari pengusaha, politikus hingga presiden yang diotaki oleh Eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Hal tersebut menjadi tamparan keras bagi lemahnya regulasi perlindungan privasi dan keamanan intelijen di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad kini mempertimbangkan langkah darurat untuk mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Namun ia menyebut keputusan institusional parlemen baru bisa dieksekusi setelah para anggota dewan menyelesaikan masa reses mereka saat ini.

Baca Juga: Dugaan Bahlil Terlibat Penyadapan ke Prabowo, Golkar: Jangan Main di Air Keruh, Tak Ada Ikan Besar

"Iya, kita belum bisa, saya belum bisa jawab karena sedang masa reses ini," ungkap Dasco dikutip Senin (9/11/2026).

Meski operasional parlemen tengah rehat, politikus itu tidak menampik dan justru membuka lebar kemungkinan bahwa akselerasi pengesahan wacana aturan tersebut akan menjadi agenda prioritas begitu masa sidang kembali bergulir. Dinamika politik akibat penyalahgunaan alat sadap negara oleh petinggi polisi dinilai akan memaksa anggota dewan untuk bertindak cepat.

"Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana," jelasnya.

Langkah pengebutan regulasi ini sejatinya menemukan momentum yang sangat tepat dan realistis, mengingat rancangan aturan terkait telah resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Kehadiran undang-undang yang ketat dan komprehensif sangat mendesak untuk segera disahkan guna menutup celah penyalahgunaan perangkat intersepsi negara, sehingga alat penegakan hukum tak lagi dieksploitasi menjadi senjata makar dan teror politik.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Bos Nvidia Ketahuan Selingkuh dengan Terduga Mata-mata China

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.