Loyalis Megawati: Jauh Sebelum Sadap Prabowo, Listyo Sigit Pernah Kirim Utusan untuk Tekan PDIP

Eks Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo terus menjadi sorotan usai operasi penyadapan ilegalnya terbongkar dan kini membuka kotak pandora mengenai rekam jejak kelam sang mantan jenderal. Ia disebut-sebut pernah melakukan manuver untuk menekan sosok dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menceritakan pengalaman pahitnya berhadapan dengan mesin kekuasaan dari Listyo Sigit. Tekanan demi tekanan mulai menderanya tepat setelah ia dan partainya secara vokal melontarkan kritik keras terhadap banyaknya anomali dan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Golkar Kantongi Identitas Akun Penyebar Rumor Keterlibatan Bahlil di Skandal Penyadapan ke Prabowo

Hasto mengungkapkan bahwa intimidasi tersebut tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan terstruktur hingga ke level pimpinan tertinggi kepolisian saat itu.

"Bahkan pernah juga ada utusan dari kapolri saat itu (Listyo Sigit) yang juga memberikan suatu tekanan-tekanan. Ini kan pernah saya sampaikan di dalam podcast bagaimana tekanan-tekanan itu dilakukan," ungkap Hasto dikutip Senin (9/11/2026).

Skandal pengungkapan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang disalahgunakan pada periode tahun ini kini memberikan jawaban atas teka-teki masa lalu bagi PDIP.

Hasto menduga kuat bahwa berbagai informasi privat, kelemahan, maupun data strategis yang digunakan untuk menekan tokoh-tokoh politik, termasuk dirinya, diperoleh dari hasil penyadapan ilegal tersebut.

Bagi Hasto, rentetan peristiwa ini membuktikan bahwa di bawah kendali mantan perwira itu, institusi kepolisian sempat bertransformasi menjadi alat pemukul politik untuk membungkam para oposan yang kritis terhadap rezim dari Joko Widodo (Jokowi).

Kini, Hasto menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas siapa dalang intelektual atau "mastermind" yang memberikan perintah langsung kepada komplotan jenderal tersebut untuk merancang arsitektur ketakutan di republik ini.

Sebelumnya Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Ada Sosok Tak Terduga di Daftar Sadap Listyo Sigit Prabowo: Begini Nasib 'Geng Solo'

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.