Golkar Kantongi Identitas Akun Penyebar Rumor Keterlibatan Bahlil di Skandal Penyadapan ke Prabowo

Partai Golkar secara resmi menabuh genderang perlawanan terhadap pihak-pihak yang mencoba menjelek-jelekan hingga menfitnah sosok dari Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia diketahui diseret ke dalam mega-skandal makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Elite Partai Golkar, Fajar R. Zulkarnaen mengungkapkan bahwa tim hukum partai telah memetakan dan mengantongi identitas sejumlah akun anonim maupun publik yang menyebarkan fitnah tak berdasar tersebut.

Baca Juga: Dugaan Bahlil Terlibat Penyadapan ke Prabowo, Golkar: Jangan Main di Air Keruh, Tak Ada Ikan Besar

Fajar memberikan peringatan keras bahwa taktik pengecut dengan menghapus unggahan tidak akan menyelamatkan para pelaku dari jerat hukum yang berlaku di Indonesia.

"Jangan mengira setelah unggahan dihapus persoalannya selesai. Jejak digital tetap ada. Kami juga telah mengantongi sejumlah akun yang diduga menyebarkan informasi fitnah terhadap ketum kami. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, tentu langkah hukum harus ditempuh seperti apa yang telah disampaikan ketua umum pada pidatonya di Kota Ambon, Maluku," tegas Fajar dikutip Senin (9/11/2026).

Ia memandang sikap agresif ketum untuk melawan balik bukan sekadar reaksi emosional, melainkan manifestasi dari tanggung jawab seorang pemimpin sejati.

Menurutnya, ketika marwah dan kehormatan institusi partai yang menaunginya ikut dipertaruhkan oleh tuduhan makar, maka pemimpin wajib pasang badan. Alih-alih hanya berbalas pantun di media, ketumnya memilih menggunakan instrumen hukum negara untuk membuktikan kebersihannya.

Fajar menegaskan pihaknya menuntut kepolisian untuk tidak hanya mengusut tuntas skandal penyadapannya, tetapi juga memburu aktor intelektual yang sengaja melempar fitnah untuk membunuh karakter dari Bahlil.

Sebelumnya Bahlil sendiri membantah bahwa dirinya terlibat penyadapan terhadap Prabowo. Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan penyadapan.

"Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum," kata Bahlil Lahadalia.

Pernyataan itu sendiri menyusul viralnya pernyataan dari Pengamat Intelijen Sri Radjasa Chandra. Ia mengklaim bahwa ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia yang dimotori oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebut ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, sosok itu saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto. 

Pernyataan inilah yang kemudian memicu spekulasi publik yang mengaitkannya dengan Bahlil Lahadalia. Ia diketahui menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM).

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Skandal Penyadapan ke Prabowo Terbongkar, Pakar Hukum: Segala Arah Manuver Jokowi dan Gibran Terbaca

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.