Misteri Motifnya Operasi Listyo Sigit: Apa Betul Mau Membunuh atau Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo?

Operasi Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan penyadapan ilegal menyimpan teka-teki besar mengenai motif sesungguhnya sosok tersebut melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie meyakini bahwa operasi intelijen gelap yang menyasar presiden ini bukanlah kejahatan siber biasa, melainkan bagian dari desain besar permainan politik dan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Baca Juga: PDIP Bongkar Akar Skandal Penyadapan Listyo Sigit, Sudah Tak Terkendali Sejak Putusan Era Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menolak untuk sekadar melihat kasus ini dari kacamata pelanggaran administratif atau UU ITE. Ia mendesak agar meja hijau kelak tidak hanya mengadili tindakan penyadapannya, tetapi juga menguliti habis niat utama (mens rea) dari komplotan perwira kepolisian dalam memata-matai kepala negaranya sendiri.

"Pasti di forum pengadilan akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh presiden? Mau membuat presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan? Atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara?" kata Jimly dikutip Senin (9/11/2026).

Pertanyaan Jimly ini merefleksikan kekhawatiran publik atas betapa berbahayanya penyalahgunaan wewenang aparat keamanan di level tertinggi. Kendati demikian, ia meminta semua pihak untuk tidak mendahului proses peradilan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Geger Motif Operasi Listyo Sigit, Sadapan Diduga Terjadi karena Prabowo Serang Kekuasaannya Oligarki

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.