Amnesty International Soroti Pertemuan Prabowo dengan 10 Eks Kapolri: 'Ingin Beri Kesan Ada Masalah Genting!'

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah mencuatnya dugaan penyadapan komunikasi yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Usman menduga pertemuan itu bisa saja memiliki makna simbolis untuk menunjukkan bahwa persoalan penyadapan merupakan masalah serius yang berpotensi menimbulkan gejolak di tubuh kepolisian maupun politik nasional.

"Bisa jadi pertemuan di Hambalang adalah pertemuan yang simbolik untuk memberi kesan bahwa ini adalah masalah besar yang bisa menimbulkan goncangan institusional di kepolisian maupun goncangan politik," ujar Usman, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, Usman menilai kehadiran para mantan Kapolri juga dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi terhadap kepemimpinan Kapolri saat ini.

Baca Juga: Disebut Perlu Tebus Dosa, Mahfud MD Ditantang Bersuara Keras di Kasus Penyadapan Prabowo

Ia berharap dugaan penyadapan tidak hanya dilihat sebagai persoalan konflik antarelite atau dikaitkan dengan isu makar.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengusut secara menyeluruh siapa saja yang menjadi sasaran penyadapan, termasuk aktivis, jurnalis, pengusaha, hingga pejabat internal kepolisian.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa persoalan dugaan penyadapan ilegal memang sempat disinggung dalam pertemuan tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa isu itu bukan pembahasan utama. Pertemuan lebih banyak diisi dengan silaturahmi dan pemaparan Prabowo mengenai visi pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta upaya memajukan Indonesia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Prabowo juga membahas persoalan kebocoran negara.

Menurut Tito, Persatuan Purnawirawan Polri menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden dalam mencegah kebocoran keuangan negara dan menjalankan program-program pro rakyat.