Bahlil Bakal Limpahkan Izin Galian C ke Daerah Bencana, Ada Apa?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana melimpahkan perizinan tambang galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pengerukan dan pengurukan sungai di daerah terdampak.

Bahlil menyampaikan rencana tersebut saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menurutnya, pelimpahan perizinan diperlukan agar pemerintah daerah dapat mempercepat pekerjaan penanganan sungai.

"Udah, saya cuma hanya untuk terkait dengan itu saja, apa namanya, pelimpahan nanti izin untuk galian C ke Kabupaten-Kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali, ya," ujar Bahlil dalam agendanya menghadap Presiden. 

Galian C merupakan istilah yang masih umum digunakan masyarakat untuk menyebut pertambangan batuan. Komoditasnya antara lain pasir, kerikil, batu kali, batu gunung, dan tanah urug yang banyak dimanfaatkan sebagai material konstruksi maupun pembangunan infrastruktur.

Dalam ketentuan pertambangan saat ini, istilah formal yang digunakan adalah pertambangan batuan, menggantikan istilah bahan galian golongan C yang dikenal dalam regulasi sebelumnya. 

Rencana Bahlil tersebut muncul di tengah upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan sungai pascabencana. Di Aceh, misalnya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah pada 4 November 2026 meminta pemerintah kabupaten/kota segera mendata sungai yang membutuhkan normalisasi.

Pemerintah Aceh juga menyampaikan bahwa penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan normalisasi dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. 

Meski demikian, Bahlil tidak merinci kabupaten/kota yang akan menerima pelimpahan perizinan tersebut. Dia juga belum menjelaskan mekanisme, jangka waktu pelimpahan, maupun regulasi yang akan menjadi dasar pelaksanaannya.

Sebelumnya, Bahlil justru sempat mempertimbangkan untuk mengembalikan kewenangan perizinan tambang galian C ke pemerintah pusat menyusul insiden longsor maut di area tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat.

Pada Juni 2025, Bahlil mengatakan Kementerian ESDM tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan tambang galian C setelah kewenangan tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah.

"Kalau memang ada penyalahgunaan, maka izinnya tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan lagi ke pusat," kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Baca Juga: Prabowo Diyakini Tak Akan Pilih Bahlil Jadi Wapres

Baca Juga: Golkar Kantongi Identitas Akun Penyebar Rumor Keterlibatan Bahlil di Skandal Penyadapan ke Prabowo

Saat itu, Bahlil membuka kemungkinan penarikan kembali kewenangan perizinan apabila ditemukan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Adapun pendelegasian sebagian kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batu bara sebelumnya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi tersebut mengatur pendelegasian sejumlah kewenangan perizinan, pembinaan, dan pengawasan pertambangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, termasuk untuk komoditas pertambangan batuan.