Pengawas Polri Banyak, Mengapa Penyimpangan Kewenangan Masih Terjadi?

Banyaknya lembaga pengawas belum menjamin penyimpangan kewenangan di tubuh kepolisian dapat dicegah. Persoalan ini perlu dilihat sebagai kelemahan sistem pengendalian, mulai dari pelayanan masyarakat di tingkat Polsek hingga penggunaan kewenangan strategis di Mabes Polri.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan berbagai perkara kepolisian selama sebelas tahun terakhir memperlihatkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan inspektorat, pemeriksa etik, auditor, maupun pengawas eksternal.

“Jika pengawasan begitu banyak, mengapa penyimpangan kewenangan masih terjadi? Mengapa masyarakat masih mengeluhkan penanganan perkara,” kata iskandar kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Iskandar, persoalan pengendalian semakin penting setelah Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, dan pengusaha. Penyidik menyebut dugaan kegiatan tersebut berlangsung sepanjang 2025–2026.

Bagi Iskandar, perkara tersebut tidak cukup diselesaikan dengan mengungkap siapa yang diduga melakukan penyadapan. Negara juga perlu memeriksa bagaimana kewenangan itu dikendalikan, siapa yang bertugas mendeteksi penyimpangan, serta apakah mekanisme pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

Iskandar mengingatkan, persoalan kepolisian selama ini juga terlihat dari keluhan masyarakat mengenai laporan yang tidak segera ditangani, perkembangan penyidikan yang tidak jelas, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Data Ombudsman RI tahun 2025 mencatat 713 laporan masyarakat pada substansi kepolisian. Dalam periode lima tahun, yakni 2021–2025, Ombudsman menerima 3.308 laporan terkait pelayanan kepolisian.

Ombudsman turut menyoroti persoalan profesionalitas, integritas, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya pengawasan sebagai bagian dari tantangan reformasi Polri. Angka pengaduan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh laporan terbukti sebagai pelanggaran, tetapi menjadi sumber informasi penting untuk mengevaluasi kualitas pelayanan.

Menurut Iskandar, pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada petugas yang menerima laporan. Atasan perlu memastikan apakah supervisi dijalankan, perkara yang tertunda terdeteksi, dan pengaduan berulang digunakan sebagai bahan perbaikan prosedur.

“Jika masyarakat terus mengeluhkan proses penegakan hukum, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada petugas yang menerima laporan,” ujarnya.

Sejumlah perkara besar juga memperlihatkan pentingnya pengendalian kewenangan. Perkara Ferdy Sambo, misalnya, menunjukkan seriusnya penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana.

Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang juga menghadirkan kebutuhan evaluasi terhadap perencanaan pengamanan, penggunaan kekuatan, hubungan komando, dan pertanggungjawaban operasi.

Selain itu, perkara pembunuhan sesama anggota kepolisian di Solok Selatan serta dugaan pemerasan terhadap pengunjung Djakarta Warehouse Project pada 2024 turut menjadi pengingat pentingnya pengawasan kewenangan aparat.

IAW menegaskan, berbagai perkara tersebut tidak otomatis membuktikan adanya satu pola pelanggaran yang sama. Namun, rangkaian kasus itu menunjukkan reformasi kepolisian tidak boleh hanya mengandalkan penindakan setelah peristiwa terjadi.

Pada akhir 2025, Polri melaporkan 5.061 putusan disiplin dan 9.817 putusan kode etik profesi, termasuk 689 putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Menurut Iskandar, jumlah putusan tersebut memperlihatkan aktivitas penegakan aturan internal. Namun, banyaknya sanksi belum cukup untuk membuktikan bahwa pencegahan pelanggaran telah berjalan efektif.

Banyaknya sanksi dapat mencerminkan tingginya pelanggaran yang ditemukan, meningkatnya kemampuan pemeriksaan, atau gabungan keduanya. Karena itu, diperlukan data mengenai pengulangan pelanggaran, lama penanganan, pelaksanaan putusan, serta tanggung jawab pengawasan.

“IAW memandang bahwa setiap perkara besar seharusnya menghasilkan dua jawaban. Pertama, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terbukti? Kedua, kelemahan pengendalian apa yang memungkinkan peristiwa tersebut terjadi?” demikian penegasan Iskandar.

Persoalan pengendalian tersebut semakin serius ketika menyangkut teknologi penyadapan. Dalam konferensi pers 3 November 2026, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.

Penyidik menyebut sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa dokumen penegakan hukum yang dipersyaratkan.

Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026. Seorang petugas yang mengetahui dugaan penghapusan tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Pada 5 November 2026, penyidik mengumumkan Slamet Uliandi sebagai tersangka tambahan.

Baca Juga: Puan Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas, Ingatkan Polisi Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Baca Juga: Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan Berbagi Beban Kecelakaan, Laporan Polisi Jadi Kunci

Konstruksi perkara yang disampaikan Bareskrim memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme otorisasi, pengoperasian perangkat, akses terhadap hasil penyadapan, hingga pengamanan rekam jejak sistem.

Jika dugaan kegiatan berlangsung lebih dari satu tahun, IAW mempertanyakan apakah sistem pengawasan mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara nomor yang disadap dan dokumen perkara. Begitu pula apabila hasil penyadapan diduga dihapus, apakah catatan aktivitas sistem masih dapat diperiksa secara independen.

Iskandar menilai pemeriksaan tidak boleh hanya diarahkan kepada operator atau pemberi perintah apabila kesalahannya kelak terbukti. Pengendalian sistem, otorisasi, pengamanan data, serta pengawasan terhadap pejabat yang memiliki akses juga harus diperiksa.

IAW menempatkan lima bidang sebagai prioritas pembenahan. Pertama, pengawasan pelayanan masyarakat dari Polsek hingga Polres, termasuk kepastian penerimaan laporan, perkembangan penyidikan, penyelesaian keberatan, dan pengaduan berulang.

Kedua, pengawasan melekat dan hubungan komando, termasuk pemeriksaan terhadap tanda peringatan yang mungkin diabaikan. Ketiga, pengendalian teknologi berkewenangan sensitif melalui otorisasi sah, pemisahan kewenangan, pembatasan akses, dan pencatatan aktivitas yang terlindungi.

Keempat, koordinasi deteksi dini dan pengamanan pimpinan nasional. Kelima, pengawasan independen serta keterbukaan hasil perbaikan dengan rekomendasi yang terukur dan dapat diuji lembaga berwenang.

Pembenahan tersebut memiliki landasan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

“Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu mengungkap pelanggaran setelah terjadi. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengendalikan kewenangannya sendiri sebelum kewenangan tersebut berbalik mengancam masyarakat ataupun pimpinannya,” pungkas Iskandar.

IAW menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar reformasi Polri tidak berhenti pada penindakan terhadap individu. Pembenahan harus memastikan mekanisme pengendalian bekerja sejak pelayanan di tingkat bawah hingga penggunaan teknologi dan kewenangan strategis di tingkat pusat.