Puan Minta Kasus Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas, Ingatkan Polisi Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, meminta kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia diusut secara tuntas. DPR mendukung langkah kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut secara transparan dan profesional.

"DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia, penanganan kasus tersebut perlu dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan penegakan hukum" ujar Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II, di DPR RI, Selasa (10/11/2026).

Menurut Puan, kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dia juga mengingatkan agar kekuasaan tidak dijadikan instrumen untuk melakukan kriminalisasi ataupun membungkam kritik masyarakat.

Ketua DPR RI tersebut menegaskan, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan independen. Menurutnya, institusi penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan pihak mana pun.

"DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia," kata Puan

Dia menambahkan, penggunaan kewenangan negara harus tetap berlandaskan hukum dan diarahkan untuk kepentingan nasional. Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen DPR dalam menjaga integritas demokrasi dan penyelenggaraan negara.

Puan juga menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi konstitusionalnya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca Juga: Soal Penyadapan Prabowo, Rocky Gerung Beri 'Bocoran Alus' Ciri Ketua Partai yang Terlibat

Baca Juga: Buka Masa Persidangan II DPR, Puan Maharani Langsung Ngegas Singgung Kasus Penyadapan Prabowo

Pernyataan mengenai kasus penyadapan tersebut menjadi salah satu isu yang disoroti Puan dalam mengawali masa persidangan DPR. Selain itu, DPR juga akan melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang serta mengawasi berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian masyarakat.