Biaya Bikin SIM Bisa Lebih Mahal dari Tarif Resmi, Ini Rincian Komponen Tambahannya

Biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) kerap menjadi pertanyaan masyarakat karena jumlah yang harus dibayarkan bisa lebih besar dibandingkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan tersebut terjadi karena terdapat sejumlah biaya tambahan yang harus dipenuhi pemohon untuk melengkapi persyaratan penerbitan SIM.

Tarif resmi penerbitan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, biaya penerbitan SIM A, SIM B I, dan SIM B II ditetapkan sebesar Rp120.000. Sementara itu, penerbitan SIM C, SIM C I, dan SIM C II dikenakan tarif Rp100.000. Adapun biaya penerbitan SIM D dan SIM D I sebesar Rp50.000.

Namun, tarif tersebut hanya mencakup biaya penerbitan SIM dan belum termasuk pemeriksaan kesehatan jasmani serta tes psikologi. Kedua pemeriksaan tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon SIM.

Baca Juga: Bebas Ganjil Genap hingga Potongan Pajak, Ini Usulan Insentif Mobil Hybrid dari Pemerintah

Biaya pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk memastikan kondisi fisik pemohon memenuhi persyaratan berkendara. Sementara itu, tes psikologi bertujuan menilai kondisi psikologis seseorang sebelum mendapatkan izin mengemudi.

Selain kedua pemeriksaan tersebut, pemohon juga perlu menyiapkan biaya untuk memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan sebagai dokumen pendukung penerbitan SIM.

Besaran biaya pemeriksaan kesehatan dan psikologi dapat berbeda bergantung pada penyedia layanan. Oleh karena itu, total pengeluaran setiap pemohon tidak selalu sama meskipun jenis SIM yang dibuat serupa.

Perbedaan nominal pembayaran tersebut terjadi karena masyarakat perlu membedakan tarif resmi penerbitan SIM dengan biaya pemenuhan persyaratan kesehatan dan psikologi. Tarif PNBP merupakan biaya yang dibayarkan untuk penerbitan SIM, sedangkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi termasuk pembayaran jasa profesi di luar komponen tersebut.