Bebas Ganjil Genap hingga Potongan Pajak, Ini Usulan Insentif Mobil Hybrid dari Pemerintah

Pemerintah belum memastikan kelanjutan pemberian insentif untuk kendaraan bermotor hybrid di Indonesia. Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, keputusan mengenai kebijakan tersebut masih membutuhkan masukan dari sejumlah kementerian terkait.

Menurutnya, pembahasan insentif mobil hybrid tidak bisa hanya mempertimbangkan kepentingan sektor industri otomotif, tetapi juga harus memperhatikan aspek energi, keuangan, dan perekonomian. "Hybrid, kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum melakukan jawabannya," ujar Sarmuji di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Sarmuji mengungkapkan, komunikasi dengan kementerian lain sebenarnya sudah berlangsung. Namun, pembicaraan tersebut belum memasuki tahap pembahasan resmi antarkementerian.

Baca Juga: Profil Alen Stajcic, Pelatih Baru Timnas Putri Indonesia yang Cemerlang Bersama Australia dan Filipina

Pemerintah masih perlu menyamakan pandangan sebelum menentukan apakah insentif kendaraan hybrid akan diberikan atau tidak. Ia juga belum dapat memastikan kemungkinan kebijakan tersebut tidak dilanjutkan. "Kita cek dulu perspektif kementerian lain seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengusulkan pemberian insentif untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan range extended electric vehicle (REEV).

Usulan tersebut mencakup insentif fiskal berupa keringanan pajak serta insentif nonfiskal, seperti pembebasan aturan ganjil genap, penyediaan area parkir khusus, hingga fasilitas pengisian daya kendaraan listrik. Besaran keringanan pajak yang diusulkan tidak harus sama dengan insentif kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

Menurut Sarmuji, pemberian insentif bagi kendaraan hybrid dan REEV berpotensi membantu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi seperti Pertalite. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan industri otomotif nasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi. Meski demikian, pemerintah masih harus menyelaraskan berbagai pertimbangan sebelum menetapkan skema insentif yang akan diterapkan.