Isu Pajak Digital Picu Ancaman Siber? Komdigi Minta Instansi Waspada

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat kesiapsiagaan infrastruktur digital pemerintah menyusul beredarnya dugaan ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan pemerintah. Langkah antisipasi dilakukan meskipun keaslian ancaman tersebut belum terverifikasi.

Penguatan keamanan dilakukan dengan meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik meningkatkan pengamanan sistem dan memastikan kesiapan penanganan insiden siber.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Aries Kusdaryono mengatakan, seluruh instansi perlu mengantisipasi potensi serangan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik digital.

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.

Baca Juga: Nezar Patria Sebut Komdigi Tak Atur Pembangunan Data Center, Ini Fokusnya

Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.

Melalui imbauan tersebut, instansi diminta memperkuat pengamanan sistem, meningkatkan pemantauan aktivitas jaringan, memeriksa kerentanan, serta memastikan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber dapat dilakukan dengan cepat.

Ancaman serangan siber tersebut sebelumnya beredar melalui media sosial dan disebut-sebut berkaitan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Namun, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum dapat diverifikasi. Meski demikian, langkah pencegahan tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan.

Sejumlah jenis serangan yang menjadi perhatian meliputi Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga phishing dan penyebaran informasi palsu.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Komdigi meminta pengelola sistem elektronik memastikan kesiapan tim tanggap insiden, memperkuat autentikasi akun administrator, serta memperbarui perangkat lunak yang digunakan.

Instansi juga diminta meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, memastikan pencadangan data, dan menguji mekanisme pemulihan layanan agar operasional sistem pemerintah tetap berjalan apabila terjadi gangguan.

Di luar pengamanan infrastruktur pemerintah, Komdigi turut mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital.

Masyarakat diminta tidak sembarangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, maupun data sensitif melalui email dan pesan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Akses terhadap layanan pemerintah juga perlu dilakukan melalui alamat situs resmi.

Apabila menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melaporkannya melalui kanal resmi PDN-CSIRT di csirtpdn.layanan.go.id atau melalui email pdn-csirt@layanan.go.id.

“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutup Aries.