Menperin Ungkap Permintaan Industri Otomotif: Mobil Hybrid Minta Bebas Ganjil-Genap

Pelaku industri otomotif masih menantikan kepastian insentif untuk kendaraan hybrid. Salah satu kebijakan yang paling diharapkan bukan berupa potongan pajak, melainkan pembebasan aturan ganjil-genap bagi mobil rendah emisi.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan hybrid.

"Yang paling mereka rindukan adalah insentif nonfiskal, seperti bebas ganjil-genap. Itu yang sangat mereka harapkan sehingga utilisasinya oleh masyarakat bisa lebih maksimal," kata Sarmuji di Kementerian Perindustrian, Selasa (10/11/2026).

Menurut dia, peluang pasar mobil rendah emisi sebenarnya tidak hanya berada di Jakarta. Sebab, penerapan ganjil-genap masih terbatas di wilayah tertentu, sehingga kendaraan hybrid tetap memiliki ruang untuk berkembang di daerah lain.

Namun, apabila Jakarta memberikan pengecualian ganjil-genap bagi mobil rendah emisi, minat pelaku industri untuk mengembangkan segmen tersebut diperkirakan semakin besar.

"Andaikan Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil beremisi rendah, tentu mereka akan jauh lebih semangat," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah belum mengambil keputusan mengenai kelanjutan insentif mobil hybrid. 

Baca Juga: Wamenperin Ungkap Fakta Besar IKM, Serap 12,3 Juta Tenaga Kerja!

Baca Juga: Kemenperin Buka-bukaan, Industri RI Masih Terbelit Masalah Gas hingga Bahan Baku

Sebelumnya, Sarmuji mengungkapkan bahwa komunikasi dengan kementerian lain mengenai insentif hybrid sudah sempat dilakukan. Namun, pembahasan tersebut belum memasuki tahap koordinasi formal.

"Kita cek dulu perspektif kementerian lain seperti apa," kata Sarmuji.

Sarmuji juga mengatakan, Kementerian Perindustrian masih perlu mengumpulkan pandangan dari sejumlah pihak, termasuk kementerian terkait dan asosiasi industri otomotif.

Asosiasi seperti Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) juga akan dimintai perspektifnya sebagai bahan pertimbangan sebelum pemerintah menentukan arah kebijakan.