Kemenperin Buka-bukaan, Industri RI Masih Terbelit Masalah Gas hingga Bahan Baku

Pertumbuhan industri pengolahan nasional mencapai 5,87% pada kuartal III-2026, melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,47%. Namun, capaian tersebut belum menghapus sejumlah persoalan yang masih dihadapi pelaku usaha, mulai dari ketersediaan bahan baku, biaya energi, hingga produktivitas tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui masih ada sejumlah hambatan yang perlu diselesaikan untuk menjaga daya saing industri nasional. Persoalan tersebut juga disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, pelaku industri masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketenagakerjaan, ketersediaan bahan baku, keseimbangan komoditas, pasokan gas industri, hingga sertifikasi halal.

Baca Juga: Industri Masih Terbelit Banyak Masalah, Apindo Minta Kemenperin Turun Tangan

Menurut Shinta, Apindo telah memetakan berbagai hambatan tersebut melalui Satuan Tugas Debottlenecking. Pemetaan itu mencakup persoalan yang dihadapi industri sekaligus kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan penyelesaiannya.

Dia berharap Kemenperin dapat mendorong koordinasi yang lebih efektif agar persoalan yang sudah teridentifikasi tidak berhenti sebagai daftar keluhan.

Shinta juga menyoroti evaluasi terhadap aturan ketenagakerjaan yang baru disahkan, serta kebutuhan untuk memperkuat penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, persoalan bahan baku dan keseimbangan komoditas perlu dilihat berdasarkan kebutuhan industri dalam negeri.

Menanggapi hal tersebut, Sarmuji mengatakan pemerintah perlu mendengar langsung persoalan yang dialami pelaku usaha sebelum merumuskan kebijakan. Menurutnya, penyelesaian masalah industri tidak cukup hanya menggunakan sudut pandang kementerian.

"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya," ujar Sarmuji.

Dia meminta seluruh direktorat jenderal di lingkungan Kemenperin menindaklanjuti masukan dari pelaku usaha. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan industri.

Pertumbuhan Industri Belum Menghilangkan Tantangan

Di tengah berbagai persoalan tersebut, kinerja industri pengolahan masih menunjukkan pertumbuhan. Pada kuartal III-2026, sektor manufaktur tumbuh 5,87% secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47%.

Industri pengolahan juga menyumbang 19,22% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai Rp1.295,5 triliun. Dari sisi investasi, sektor ini mencatatkan realisasi Rp246,9 triliun atau 46,70% dari total investasi nasional pada periode yang sama.

Kemenperin juga mencatat industri pengolahan menyerap sekitar 20,04 juta tenaga kerja pada Mei 2026. Sementara itu, nilai ekspor produk industri sepanjang Januari-September 2026 mencapai US$182,83 miliar atau setara 82,64% dari total ekspor nasional.

Meski demikian, pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan sejumlah tantangan struktural. Kemenperin mencatat persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi maupun bahan baku, serta persoalan logistik masih menjadi hambatan bagi industri.

Selain itu, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, kebutuhan modernisasi teknologi, serta belum kuatnya keterkaitan industri hulu dan hilir juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Baca Juga: Menanti Cukai 2027, Kemenperin Ungkap Strategi Industri Rokok

Baca Juga: Menperin Buka Suara soal Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka Penyadapan Presiden

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenperin menjalankan sejumlah kebijakan, antara lain peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), penerapan standar nasional Indonesia (SNI), pengaturan tata niaga impor, serta penyediaan gas bumi tertentu dengan harga khusus bagi industri.

Pemerintah juga mendorong hilirisasi, penerapan teknologi melalui program Making Indonesia 4.0, serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Namun, berbagai program tersebut tetap membutuhkan penyelesaian persoalan yang lebih spesifik di lapangan. Masukan Apindo menjadi salah satu gambaran bahwa pertumbuhan industri secara agregat belum otomatis membuat seluruh hambatan usaha terselesaikan.