Kejar Pertumbuhan di Atas 5%, Kemenkeu Siapkan Terobosan Besar

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk mengejar ambisi menjadi negara maju pada 2045. Pertumbuhan di kisaran 5% yang selama hampir dua dekade terakhir mampu dipertahankan dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengatakan Indonesia tengah menghadapi momentum penting untuk mempercepat transformasi ekonomi. Salah satu modal utamanya adalah bonus demografi, ketika sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok usia produktif.

Namun, peluang tersebut tidak otomatis menjadikan Indonesia negara maju. Pemerintah perlu memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) meningkat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga infrastruktur.

Deni mengingatkan Indonesia harus mampu menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum memasuki fase penuaan penduduk. Dia menyebut kondisi tersebut sebagai upaya menjadi kaya sebelum masyarakatnya menua.

"Jadi kalau kita sering mendengar visi Indonesia Emas 2045, mungkin sebagian orang agak skeptik. Tapi sebetulnya buat kita, para policymaker, ini adalah suatu pertarungan yang sangat strategis, karena kemampuan kita mengolah sumber daya manusia (SDM) ini akan menjadi syarat kita menjadi negara maju," ujar Deni dalam dialog Sukuk Tabungan ST017.

Dia kemudian mengingatkan risiko Indonesia terjebak dalam kelompok negara berpendapatan menengah.

"Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan negara pendapatan tengah. Kerennya middle income trap. Atau bahasa anak mudanya, tajir sebelum tuir. Bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai negara, menjadi negara kaya, negara maju, sebelum masyarakat menjadi tua," katanya.

Menurut Deni, bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pemerintah perlu membangun lebih banyak sekolah dan universitas agar generasi muda memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

Hal serupa berlaku pada sektor kesehatan. Pembangunan rumah sakit harus berjalan beriringan dengan ketersediaan dokter, obat-obatan, dan vaksin.

Selain itu, kebutuhan makanan bergizi dan penguatan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi muda. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, potensi penduduk usia produktif tidak akan berkembang secara optimal.

Deni juga mengingatkan pembangunan infrastruktur tidak semestinya hanya berorientasi pada proyek-proyek besar seperti jalan tol dan bandara. Kebutuhan air bersih, listrik, hingga jaringan internet juga harus mendapat perhatian karena menjadi penopang aktivitas masyarakat dan perekonomian.

"Dan itu tidak bisa kita tunda. Kalau kita menunda, bisa jadi susah nantinya kita mengharapkan mereka menjadi fondasi-fondasi pertumbuhan ekonomi. Makanya kita perlu membangun sekolah, membangun rumah sakit, dan infrastruktur sekarang," tuturnya.

Besarnya kebutuhan pembangunan tersebut turut menuntut kemampuan pemerintah menyediakan pembiayaan yang memadai. Deni mengatakan, ketika penerimaan negara belum mencukupi, pemerintah dapat mengoptimalkan instrumen pembiayaan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan.

Menurutnya, pelibatan masyarakat dalam pembiayaan negara bukan hal baru. Bahkan, pemerintah telah mengajak masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan melalui program Pinjaman Nasional pada 1946, tidak lama setelah Indonesia merdeka.

"Ini bukan suatu hal yang baru, karena kalau kita melihat dari refleksi sejarah tahun 1946, sebelum kita umur setahun bahkan, itu pemerintah sudah mengundang partisipasi masyarakat untuk berkontribusi di dalam pembangunan melalui Pinjaman Nasional," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi 5% Belum Cukup

Dalam kesempatan yang sama, Deni menyoroti laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama hampir dua dekade terakhir berada di kisaran 5%. Menurutnya, angka tersebut sebenarnya tergolong baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara anggota G20.

Dia bahkan menyebut hanya China dan India yang kemungkinan mampu mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Indonesia dalam kelompok tersebut.

Meski demikian, capaian itu belum memadai apabila dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan dan target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

"Kalau kita melihat dari kebutuhan generasi muda kita, kita enggak cukup hanya tumbuh 5%. Kita perlu lebih tinggi lagi," ungkap Deni.

Karena itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat melalui berbagai kebijakan yang dinilai memiliki pendekatan berbeda dari sebelumnya.

Baca Juga: Kemenkeu Optimistis Kejar Pertumbuhan 6% Lewat Kebijakan Fiskal Terukur

Baca Juga: Kerugian Bencana Bisa Bebani APBN, OJK Desak Kemenkeu Asuransikan Aset Negara

Deni mengatakan sejumlah kebijakan pemerintah saat ini dirancang dengan ambisi besar karena Indonesia membutuhkan akselerasi pertumbuhan untuk mengejar target pembangunan.

"Makanya kalau kita lihat di dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, upaya paling utama adalah biar bisa tumbuh lebih cepat. Makanya banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin terlihat sangat out of the box, terobosan besar sekali, visinya besar," jelasnya.

Dia berharap berbagai kebijakan tersebut dapat mendukung arah APBN 2027, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agar peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa berlangsung lebih cepat.

"Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, kita bisa mengimplementasikan apa yang menjadi visi di APBN 2027, yaitu tumbuh lebih tinggi supaya kita bisa sejahtera lebih cepat," pungkasnya.