Mirip Waktu Soeharto, Yusril Ihza Mahendra Siap Bantu Gibran Mundur dari Jabatan Wapresnya Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengumumkan bahwa pihaknya siap merancang dan menyiapkan mekanisme hukum terkait dengan pengunduran diri dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk mendikte atau memberikan nasihat politik kepada sang wakil presiden, ia memastikan pintu bantuannya terbuka jika dimintai pertolongan teknis ketatanegaraan.

Baca Juga: Golkar Tegaskan Prabowo Tak Berhak 'Pecat' atau Tentukan Nasib Gibran Rakabuming

"Saya tidak dalam kapasitas memberikan nasihat kepada Pak Wapres. Namun, andai kata beliau mengatakan, 'Bagaimana cara mundurnya?' Saya akan carikan jalan," ungkap Yusril dikutip Rabu (11/11/2026).

Sebagai negarawan dan ahli hukum yang sarat pengalaman, ia lantas menarik memori publik ke belakang, tepatnya pada detik-detik krusial krisis nasional tahun 1998. Saat itu, dirinya turut memegang peranan penting ketika turunya Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Pak Harto bilang, 'Ril, saya berhenti. Kamu atur bagaimana cara berhentinya.' Saya siapkan mengaturnya, tetapi kan saya enggak menyuruh Pak Harto mundur," kenang Yusril.

"Ya. Jadi, kalau seperti ini saya enggak bisa menyarankan atau memberikan nasihat," tambahnya.

Pernyataan Yusril ini melengkapi teka-teki manuver politik di tingkat elite menyusul pertemuan tertutup selama 2,5 jam antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa niatan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh putra sulung mantan presiden itu dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak wapres, bersama tentunya pak presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Prasetyo Hadi.

Menjawab berbagai spekulasi yang beredar luas di publik, ia meluruskan bahwa kepala negara sama sekali tidak mencegah atau menolak keinginan wapresnya tersebut. Meski Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi, sikap pemerintah terbuka terhadap opsi pengunduran diri Gibran.

Baca Juga: Tak Ingin Berlarut-larut, Gibran Angkat Bicara Soal Kesiapannya Tinggalkan Jabatan Wapresnya Prabowo

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.