Golkar Tegaskan Prabowo Tak Berhak 'Pecat' atau Tentukan Nasib Gibran Rakabuming

Wacana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri memicu perdebatan tata negara mengenai sejauh mana wewenang seorang presiden terhadap wakilnya. Hal ini menyusul langkah sang wapres meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa presiden sama sekali tidak memiliki hak veto konstitusional baik untuk menyetujui, menolak, maupun "memecat" Gibran.

Baca Juga: Dalang Rumor Bahlil Terlibat Skandal Penyadapan Prabowo Akhirnya Disomasi Golkar

Menurut Doli, pertemuan tatap muka antara politikus muda itu dengan presiden tidak serta-merta mengalihkan keputusan pengunduran diri tersebut ke tangan kepala negara. Ia merujuk pada ketiadaan landasan konstitusi yang mengharuskan seorang wakil presiden meminta persetujuan presiden jika ingin meletakkan jabatannya.

"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu," terang Doli dikutip Rabu (11/11/2026).

Sebagai pemegang mandat yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket pemilihan, pengunduran diri seorang wapres seyogianya langsung dikembalikan kepada publik dan lembaga perwakilan.

"Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya ya, kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri," tegasnya.

Mantan Ketua Komisi II DPR RI ini juga mewanti-wanti publik dan elite politik agar tidak memutarbalikkan narasi seolah-olah nasib sang wapres kini bergantung pada restu Prabowo.

Jika Gibran benar-benar merealisasikan niatnya untuk mundur, lembaga legislatiflah yang memegang palu kewenangan untuk memproses dan menilai keabsahan pengunduran diri tersebut secara tata negara.

"Sekali lagi nih ya, jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan, ya seandainya kalau seperti itu, nah nanti dewan lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden, gitu," kata Doli.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa niatan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh putra sulung mantan presiden itu dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak wapres, bersama tentunya pak presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Prasetyo Hadi.

Menjawab berbagai spekulasi yang beredar luas di publik, ia meluruskan bahwa kepala negara sama sekali tidak mencegah atau menolak keinginan wapresnya tersebut. Meski Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi, sikap pemerintah terbuka terhadap opsi pengunduran diri Gibran.

Baca Juga: Ini Alasan Raja Juli Tinggalkan Anak Jokowi dan PSI: Banyak Perintah dari Prabowo...

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas Prasetyo.