Jaksa Sorot Keputusan Eks Wamen Prabowo Serahkan Diri ke KPK: Siapa yang Menyuruh?

Kedatangan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi sorotan dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA).

Jaksa KPK mempertanyakan klaim Silmy yang menyebut dirinya datang atas inisiatif sendiri, bukan karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Dalam nota perlawanannya, Silmy sebelumnya menegaskan bahwa kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6) malam bukan bagian dari operasi penindakan. Namun, jaksa menilai Silmy seharusnya mengungkap secara terbuka keberadaannya ketika sejumlah bawahannya diamankan penyidik KPK.

Baca Juga: Silmy Karim Bingung dengan Dakwaan KPK: Awalnya OTT, Lalu Pemerasan, Nanti Apalagi?

"Dalam perlawanannya seharusnya terdakwa terlebih dahulu menceritakan keberadaan terdakwa pada saat ada bawahannya diamankan oleh penyidik KPK. Sedang ada di mana terdakwa, bersama siapa terdakwa, mengapa terdakwa menutup diri keberadaannya," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Jaksa juga mempertanyakan apakah ada pihak yang meminta Silmy mendatangi gedung KPK. Menurut jaksa, cerita di balik kedatangan tersebut perlu dijelaskan secara utuh, bukan hanya berdasarkan pengakuan bahwa Silmy datang dengan kesadaran sendiri.

"Apakah ada yang menyuruh terdakwa datang ke gedung KPK, jika ada siapa yang menyuruh datang. Hal-hal tersebut itu seharusnya diceritakan secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong seolah-olah terdakwa dengan kesadaran penuh mendatangi KPK, tentu ada cerita di balik itu," ucap jaksa.

Di sisi lain, jaksa menegaskan bahwa ada atau tidaknya OTT bukan merupakan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Silmy. Penuntutan dalam perkara korupsi, menurut mereka, tidak harus didahului dengan penangkapan seseorang saat sedang melakukan tindak pidana.

Baca Juga: Bobby Nasution Buka Suara soal Jokowi Dikaitkan Kasus Penyadapan Prabowo

"Ada atau tidaknya keadaan tertangkap tangan tidak menentukan terpenuhinya atau tidaknya unsur Pasal 12 huruf e maupun Pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor. Penilaian terhadap sah atau tidaknya tindakan penangkapan atau upaya paksa apabila dipersoalkan harus didasarkan pada dokumen tindakan tersebut dan mekanisme pengujiannya yang disediakan hukum acara," ujar jaksa.

Jaksa menyatakan akan membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan Silmy melalui proses persidangan. Mereka juga menilai persoalan mengenai proses kedatangan Silmy ke KPK dan ada tidaknya penangkapan harus dipisahkan dari pembuktian unsur pidana dalam dakwaan.

"Adapun persoalan mengenai proses kedatangan terdakwa ke gedung KPK maupun ada tidaknya tindakan penangkapan merupakan persoalan hukum acara yang harus dinilai berdasarkan fakta dan dokumen tindakan hukum yang bersangkutan. Oleh karenanya, terdakwa tidak dapat mencampuradukkan persoalan mengenai keadaan tertangkap tangan dengan persoalan pembuktian unsur pidana yang menjadi dasar dakwaan," tambah jaksa.