Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran Fight soal Ijazahnya: Saran yang Benar Itu...

Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan polemik ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai bantahan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan menilai Prabowo tidak mungkin memberikan arahan tersebut kepada Gibran.

Syahganda justru merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran telah bersifat final sehingga tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh.

Baca Juga: DPR: Pengunduran Diri Gibran Tidak Perlu Menunggu Persetujuan Prabowo

"Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Dia menyebut pandangan Yusril merupakan gambaran sikap hukum Prabowo. Syahganda menilai saran yang disampaikan melalui Yusril itulah yang semestinya menjadi acuan, bukan pernyataan agar Gibran kembali menempuh perlawanan hukum melalui PTUN.

"Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," lanjut dia.

Syahganda kemudian menegaskan bahwa posisi Yusril sebagai Menko Hukum membuat pandangannya mencerminkan sikap hukum Presiden dalam persoalan yang menyeret Gibran tersebut.

Baca Juga: Bobby Nasution Buka Suara soal Jokowi Dikaitkan di Kasus Penyadapan Prabowo

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ungkap Syahganda.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya untuk tetap memperjuangkan persoalan surat keterangan ijazah SMA melalui PTUN.

Dia juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA atas putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya batal dan tidak sah.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," katanya.