Mau Dapat Insentif 2027? Mobil Hybrid Harus Penuhi Syarat Baru Ini

Pemerintah membuka peluang pemberian insentif bagi kendaraan bermotor hybrid pada 2027. Namun, produsen otomotif harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk nilai investasi dan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, persyaratan TKDN untuk kendaraan yang berhak menerima insentif akan mengalami peningkatan pada tahun depan. Jika pada 2026 batas minimalnya sebesar 40 persen, pada 2027 angka tersebut akan naik menjadi 60 persen.

"Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen," ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/11).

Ketentuan tersebut berlaku bagi produsen kendaraan yang melakukan kegiatan produksi di Indonesia, baik untuk mobil listrik berbasis baterai maupun kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV).

Baca Juga: Bebas Ganjil Genap hingga Potongan Pajak, Ini Usulan Insentif Mobil Hybrid dari Pemerintah

Sarmuji mengajak sejumlah produsen mobil hybrid untuk memenuhi persyaratan tersebut. Ia juga menyarankan pabrikan meningkatkan TKDN hingga 60 persen dari posisi saat ini yang berada di kisaran 50–55 persen.

"Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal," ucap Sarmuji.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian stimulus nonfiskal bagi kendaraan rendah emisi. Salah satunya berupa pengecualian aturan ganjil-genap di jalan raya.

Sarmuji menjelaskan, fasilitas tersebut secara khusus diarahkan kepada mobil hybrid yang mampu menghasilkan emisi sangat rendah atau memiliki tingkat efisiensi bahan bakar yang tinggi.

"Bagaimana caranya supaya mendapatkan kemudahan misalkan ganjil genap bisa (untuk mobil) yang hybrid, utama yang hybrid-nya bisa menghasilkan emisi yang sangat rendah atau sangat hemat BBM," ujar Sarmuji.

Menurutnya, pelaku industri otomotif juga berharap kendaraan rendah emisi mendapatkan pembebasan aturan ganjil-genap. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan pemanfaatan kendaraan ramah lingkungan oleh masyarakat.

Saat ini, kendaraan yang memperoleh pengecualian aturan ganjil-genap di Jakarta baru mobil listrik berbasis baterai. Sementara itu, kendaraan hybrid belum mendapatkan fasilitas serupa.

Sarmuji menilai, pemberian insentif bagi kendaraan rendah emisi dapat meningkatkan minat masyarakat sekaligus mendorong industri otomotif mengembangkan produk kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat," tutupnya.