Kemendagri Soroti Rendahnya Tax Ratio, Minta Pemda Petakan Potensi Pajak

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) memperkuat pendataan dan penghitungan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah yang selama ini masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri, Teguh Narutomo, mengatakan capaian realisasi penerimaan pajak daerah yang kerap memenuhi bahkan melampaui target belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi penerimaan daerah.

"Selama bertahun-tahun, ada fenomena unik di mana realisasi penerimaan pajak daerah kita hampir selalu mencapai target, bahkan terlampaui jauh dari target. Namun di sisi lain, tax ratio daerah kita cenderung masih sangat rendah," ujar Teguh saat membuka Rapat Inventarisasi dan Asistensi Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Sulawesi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Teguh, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemda perlu mengubah pendekatan pengelolaan pendapatan. Tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan, pemda juga harus mengidentifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi yang potensinya belum tergarap secara optimal.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat, lengkap, dan terintegrasi. Data tersebut dapat menjadi landasan bagi pemda untuk menghitung potensi penerimaan sekaligus merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

"Dengan adanya basis data ini, pemerintah dapat melakukan analisis potensi pajak dan retribusi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, basis data ini juga dapat membantu dalam perencanaan kebijakan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan efisien," jelasnya.

Ia mengakui, upaya optimalisasi PAD masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta sistem pengelolaan pendapatan yang belum optimal. Karena itu, ketersediaan basis data yang komprehensif diharapkan membantu pemda mengidentifikasi sumber penerimaan potensial dan menyusun strategi peningkatan PAD secara lebih terarah.

Selain membahas pemetaan potensi PDRD, pertemuan tersebut juga membahas kebijakan mekanisme penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam hal ini, Teguh menekankan perlunya sinergi antara pemda dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah agar lebih cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian hukum.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

"Integrasi data pertanahan dan perpajakan ini didukung melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP)," ungkapnya.

Sosialisasi tersebut juga mencakup pemanfaatan sistem elektronik serta standar waktu pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Penguatan mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan BPHTB di daerah.

Teguh berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan pemda untuk memetakan potensi pajak dan retribusi secara lebih menyeluruh, sekaligus memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan perpajakan.

"Gunakanlah forum ini sebagai forum untuk pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya optimalisasi PAD, serta perbaikan kualitas pelayanan pertanahan di daerah," pungkasnya.