Isu Pemakzulan Gibran Dinilai Jadi Pelajaran Besar untuk Jokowi: Jangan Paksakan Anak Sebelum Siap

Di ambang lengsernya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, baik melalui skenario pengunduran diri maupun pemakzulan, tersimpan sebuah teguran moral dan politik yang amat keras bagi perpolitikan nasional, khususnya bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa), menilai bahwa krisis konstitusional ini merupakan buah dari memaksakan seseorang menduduki jabatan publik tanpa kematangan proses dan kompetensi.

Baca Juga: HMP Resmi Meluncur: 120 Anggota Dewan Tuntut Pemakzulan Gibran

Menurut Hensa, ambruknya legitimasi politik Gibran hari ini merupakan bukti tak terbantahkan bahwa karpet merah kekuasaan tidak bisa semata-mata mengandalkan status sebagai anak kandung seorang presiden yang tengah berkuasa.

"Pelajaran yang paling berharga adalah bahwa jabatan itu butuh proses, jabatan itu tidak butuh alasan. Sangat disayangkan isu kemunduran dirinya ini juga gara-gara kompetensi," kata Hensa dikutip Rabu (11/11/2026).

Ia membandingkan proses instan Gibran dengan kematangan tokoh-tokoh muda sejarah seperti Sjahrir, yang mengandalkan kapabilitas murni alih-alih previlese.

Lebih tajam, Hensa menggarisbawahi bahwa kejatuhan politik ini menampar telak praktik rekayasa hukum yang pernah terjadi jelang Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui publik, jalan Gibran menuju istana dibentangkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang secara kontroversial mengubah syarat batas usia pencalonan.

“Bila memang belum siap sebagai pejabat, walaupun dia anaknya presiden, harusnya si presiden (Jokowi) lebih memahami untuk tidak memaksakan anaknya muncul ke permukaan sebelum dia siap. Pelajaran selanjutnya adalah tidak perlu mengubah-ubah aturan untuk mendongkrak atau mendorong seseorang,” urainya.

Kendati pengunduran diri Gibran tidak otomatis menyudahi seluruh karut-marut pemerintahan transisi, Hensa menilai langkah mundur tersebut setidaknya akan mengakhiri rentetan ketidakpastian yang selama ini menyandera ruang publik, mulai dari misteri ijazah Jokowi, polemik riwayat pendidikan Gibran, hingga skandal penyadapan elite politik.

Sebelumnya, upaya parlemen untuk menuntut kejelasan mengenai polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini resmi memasuki babak baru dengan meluncurnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan HMP tersebut telah melampaui syarat minimal pengajuan dan mendapat dukungan masif secara lintas partai. Berdasarkan dokumen yang telah diverifikasi oleh pimpinan dewan, sebanyak 120 legislator telah resmi membubuhkan tanda tangannya.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari delapan fraksi yang ada," ungkap Saan.

Lebih lanjut, Saan membedah landasan konstitusional dari manuver ratusan wakil rakyat tersebut. Usulan HMP ini dikerucutkan dan secara spesifik merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Klausul krusial tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum atau terkait pemenuhan syarat konstitusional seorang kepala maupun wakil kepala negara.

Baca Juga: Dari Gerindra hingga Golkar, Ini Daftar Fraksi Yang Hadiri Rapat Guna Penentu Nasib Gibran

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," tegas Saan.