Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemakzulan Gibran Disebut Tinggal Menunggu Waktu, Pengamat Soroti Sikap Gerindra

        Pemakzulan Gibran Disebut Tinggal Menunggu Waktu, Pengamat Soroti Sikap Gerindra Kredit Foto: BPMI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Analis politik sekaligus peneliti media Rico Marbun menilai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin tertekan setelah usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mendapat dukungan anggota DPR dari delapan fraksi. Ia bahkan memperkirakan proses pemakzulan Gibran berpotensi berlangsung dalam waktu dekat.

        Rico menyoroti keterlibatan anggota DPR dari partai-partai pendukung pemerintahan, termasuk Gerindra. Menurutnya, situasi tersebut membuat Gibran menghadapi tekanan politik karena tidak memiliki partai pendukung yang berkedudukan di parlemen.

        "Sepertinya langkah ini menurut saya mengarah ke dua hal, apakah ada pemakzulan yang sifatnya kilat atau pemakzulan yang agak lama," kata Rico Marbun dalam siaran KompasTV, Rabu (11/11/2026).

        Ia juga menilai proses pengajuan HMP berlangsung cukup cepat. Sebab, sebelum usulan tersebut disampaikan pada Rabu (11/11), partai yang secara terbuka terkesan mendukung penggunaan hak tersebut baru PKS.

        Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan anggota DPR dari seluruh fraksi ikut membubuhkan tanda tangan. Bahkan, terdapat 11 anggota DPR dari Partai Gerindra yang turut mendukung pengajuan HMP.

        "Sekarang kita lihat suatu fakta realpolitik juga, yang itu terlihat bahwa di medan ini (parlemen) sepertinya Pak Wapres agak kedodoran," kata Rico Marbun.

        "Hampir seluruh partai politik itu mengusulkan, walaupun itu hak anggota, tetapi kita tahu tidak mungkin rasanya anggota bergerak kalau tidak berdiskusi dengan ketua partai politiknya."

        Di tengah tekanan tersebut, Rico turut menyoroti pernyataan Gibran setelah menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Selasa (10/11/2026). Saat itu, Gibran merespons kabar dirinya akan mundur dari jabatan wakil presiden yang sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

        Gibran justru mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya untuk tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

        "Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran.

        Baca Juga: MPR Tunggu Bola dari DPR soal Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: Kami Kamar Terakhir

        Menurut Rico, pernyataan tersebut memperlihatkan Gibran berusaha mengambil posisi aktif dalam menghadapi tekanan politik. Ia menilai wakil presiden ingin mengubah situasi yang sebelumnya membuat dirinya terlihat terpojok.

        "Pak Wapres itu mengambil posisi aktif agresif, jadi pesannya itu adalah medan pertempuran politik yang tadinya beliau terlihat terpojok, itu ingin dibalik lagi," kata Rico.

        Rico menjelaskan, setidaknya terdapat tiga arena yang sedang dihadapi Gibran, yakni medan hukum, opini publik, dan politik. Ketiganya dinilai menjadi bagian penting dalam perkembangan polemik yang melibatkan wakil presiden tersebut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Christian Andy
        Editor: Christian Andy

        Bagikan Artikel: