Syarat Pemakzulan Gibran Lewat HMP Disebut Sudah Terpenuhi

Usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diklaim telah memenuhi persyaratan jumlah pengusul. Bahkan, jumlah anggota DPR yang siap mengajukan hak tersebut disebut sudah melampaui 50 orang.

Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan ketentuan minimal 25 anggota DPR untuk mengusulkan HMP telah terpenuhi. Dukungan tersebut juga disebut berasal dari lebih dari dua fraksi.

"Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi ya, hampir mayoritas, ya delapan fraksilah gitu," kata Khozin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Khozin mengungkapkan, berdasarkan perkembangan hingga Selasa (10/11/2026), jumlah anggota DPR yang ingin mengajukan HMP sudah mencapai lebih dari 50 orang. Namun, dia menilai jumlah pengusul tidak perlu terlalu besar selama persyaratan minimal sudah terpenuhi.

"Tapi yang jelas harusnya sih ada terus bergerak ya. Kalau kemarin itu 40 atau 45 atau 50 mungkin bisa lebihlah. Tapi nggak penting banyak, yang penting memenuhi syarat saja kan 25. nggak butuh banyak," ucapnya.

Menurut Khozin, dorongan mengajukan HMP merupakan persoalan hati nurani. Dia berharap langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk mengakhiri polemik ijazah Gibran yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Jadi kita ingin semangatnya itu satu, ingin menyelesaikan dan menyudahi polemik ijazah ini sesegera mungkin karena banyak agenda lain yang harus kita tuntaskan," sebutnya.

Baca Juga: Anggota DPR Diisukan Tak Boleh Tinggalkan Jakarta, Ada Apa Jelang Paripurna HMP Gibran?

Sebagai informasi, mekanisme pengajuan HMP diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 191 yang mengharuskan usulan diajukan sedikitnya 25 anggota DPR.

Selain memenuhi jumlah pengusul, pengajuan HMP juga wajib dilengkapi dokumen yang berisi materi dan alasan pengajuan, hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, maupun materi serta bukti sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.