Anggota DPR Diisukan Tak Boleh Tinggalkan Jakarta, Ada Apa Jelang Paripurna HMP Gibran?

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menanggapi kabar yang menyebut anggota DPR tidak diperbolehkan meninggalkan Jakarta menjelang rapat paripurna pembahasan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saan menegaskan, kebijakan mengenai aktivitas anggota DPR selama masa sidang merupakan kewenangan masing-masing fraksi. Karena saat ini DPR sedang memasuki masa sidang, anggota dewan memang diharapkan berada di Jakarta.

"Itu kebijakan masing-masing. Karena memang, karena kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya. Jadi ini masa sidang, masa sidang ini kan sampai tanggal 17 Desember," ujar Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Isu larangan anggota DPR bepergian ke luar Jakarta ramai diperbincangkan di media sosial pada Rabu. Narasi yang beredar menyebut anggota dewan harus tetap berada di Jakarta hingga agenda penting DPR berlangsung.

Saan menjelaskan, keberadaan anggota DPR di Jakarta diperlukan untuk menjalankan berbagai agenda kedewanan, mulai dari rapat kerja hingga rapat dengar pendapat bersama mitra komisi masing-masing.

"Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di, di Jakarta untuk bersidang dengan sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang," tuturnya.

Di sisi lain, DPR tengah memproses usulan HMP terhadap Gibran yang telah memenuhi persyaratan. Saan menyebut pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke paripurna.

"Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang jadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses akan kami bawa ke pimpinan DPR RI," kata Saan.

Baca Juga: DPR Terima Usulan HMP soal Ijazah Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan

Menurut Saan, pembahasan akan dimulai melalui rapat pimpinan DPR. Setelah itu, usulan tersebut dibahas dalam rapat Bamus untuk menentukan kelanjutannya ke rapat paripurna.

"Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat," ujarnya.

Saan menyebut rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB. Agenda tersebut berpotensi menjadi tahapan berikutnya dalam pembahasan usulan HMP terhadap Gibran.