Alasan KKP Pasang Endorse ke Raffi Cs, Katanya Demi Program Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan alasan melibatkan influencer dalam strategi komunikasi publik pemerintah di tengah berkembangnya kritik terhadap kerja sama publikasi yang turut menyeret nama Raffi Ahmad dan sejumlah kreator konten lainnya. KKP menyebut pemilihan mitra publikasi mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi (engagement), jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam keterangan resminya, KKP menyatakan penggunaan influencer merupakan bagian dari strategi komunikasi multiplatform untuk menyampaikan kebijakan, program, dan capaian kinerja kementerian kepada masyarakat.

KKP menilai penyampaian informasi pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan media massa, baik cetak, televisi, maupun media digital. Kolaborasi dengan kreator konten juga diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan karakteristik dan preferensi konsumsi informasi yang berbeda.

Menurut KKP, pemilihan mitra komunikasi disesuaikan dengan cakupan program prioritas kementerian yang bersifat nasional. Karena itu, jangkauan audiens dan persebaran pengikut menjadi salah satu pertimbangan agar informasi dapat diterima masyarakat di berbagai daerah.

"Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia," demikian keterangan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, dikutip Rabu (11/11/2026). 

KKP juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi tidak dilakukan secara langsung dengan setiap kreator konten, melainkan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator yang memiliki karakteristik audiens serta tingkat interaksi berbeda.

KKP beralasan pendekatan tersebut diperlukan agar pesan mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah dapat disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi secara lebih luas.

Di tengah perhatian dan masukan publik, KKP menyatakan evaluasi akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Kementerian mengakui masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan terukur.

KKP juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan kerja sama publikasi dengan mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Nama Raffi Ahmad Disorot soal Endorse Miliaran, Pengikut Instagram Turun Drastis!

Baca Juga: KKP Evaluasi Kontrak Influencer Rp10,8 Miliar dengan Perusahaan Raffi Ahmad

Meski demikian, dalam keterangan tersebut KKP belum merinci nilai anggaran yang dialokasikan untuk kerja sama publikasi, perusahaan penyedia jasa yang terlibat, maupun daftar kreator konten yang menjadi mitra komunikasi.

Kementerian juga belum memaparkan indikator kuantitatif untuk mengukur efektivitas kerja sama tersebut, termasuk kontribusinya terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai program prioritas KKP.

Dengan demikian, penjelasan KKP sejauh ini lebih banyak menguraikan dasar pemilihan influencer dan strategi penyebaran informasi, sementara transparansi anggaran serta pengukuran hasil publikasi masih menjadi aspek yang perlu diperjelas kepada publik.