DJP Kirim Email Blast ke Wajib Pajak yang Hapus Bukti Potong PPh dari SPT 2025

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai mengirimkan email pemberitahuan secara massal kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam pengumuman resminya pada Rabu (11/11/2026), DJP menjelaskan bahwa email tersebut ditujukan kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong PPh dari SPT Tahunan.

DJP meminta penerima email untuk memeriksa kembali seluruh data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan.

Proses ini mencakup penelitian, verifikasi, hingga pencocokan data agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

Baca Juga: Kemendagri Soroti Rendahnya Tax Ratio, Minta Pemda Petakan Potensi Pajak

Apabila ditemukan perubahan atau ketidakcocokan data yang menyebabkan SPT tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diminta segera melakukan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

DJP juga menegaskan pentingnya memastikan seluruh komponen perpajakan telah tercantum secara benar dalam SPT Tahunan.

Komponen tersebut meliputi penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh, serta informasi perpajakan lainnya. Seluruh data harus disampaikan secara benar, lengkap, dan jelas.

Di tengah pengiriman email blast tersebut, DJP turut mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.

DJP menegaskan bahwa email resmi hanya dikirim menggunakan domain @pajak.go.id. Selain itu, seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya apabila menerima permintaan transfer uang ke rekening pribadi atau tautan yang mengarah ke situs selain kanal resmi DJP.

DJP menegaskan tidak pernah meminta wajib pajak memberikan kata sandi, kode one time password (OTP), akses berbagi layar perangkat, maupun informasi rahasia lainnya.

Dengan demikian, wajib pajak yang menerima email pemberitahuan perlu memastikan keaslian pengirim sekaligus menindaklanjuti permintaan pemeriksaan data melalui saluran resmi DJP.