Tak Lagi Andalkan Ancaman Sanksi, DJP Gunakan Strategi Baru Kejar Kepatuhan Pajak

Direkutur Jendral Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan pihaknya mulai mengubah pendekatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bimo mengatakan, DJP tidak lagi hanya mengandalkan ancaman sanksi administrasi, melainkan menggunakan pendekatan perilaku atau behavioral insight untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela.

"Kemudian update berikutnya yang terkait dengan upaya-upaya kami sampai dengan akhir tahun 2026 dan juga on going continue berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya 2027 dan seterusnya ini kami menjalankan pendekatan behavior pendekatan perilaku dalam mengoptimalkan penerimahan," ujar Bimo dalam paparan, Kamis (12/11/2026).

Ia mengatakan, pendekatan tersebut dilakukan melalui komunikasi yang lebih persuasif dan tepat sasaran kepada wajib pajak yang terindikasi belum melaporkan seluruh penghasilan maupun bukti pemotongan pajaknya.

Salah satu penerapannya dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang diduga menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025. DJP mengirimkan email pengingat secara serentak agar wajib pajak segera melakukan pembetulan SPT secara mandiri.

"Jadi tidak lagi kami melakukan komunikasi-komunikasi seperti meng-enforce Anda terindikasi menghapus bukti potong dan tidak memasukkan bukti potong yang sebenarnya, dan berkonsekuensi bisa diterapkan pasal sekian dari undang-undang PPh," ujar Bimo.

Menurut Bimo, pendekatan komunikasi yang terlalu menekankan ancaman sanksi dinilai kurang efektif untuk membangun kesadaran wajib pajak. Karena itu, DJP memilih menyampaikan pesan yang dapat menggugah kesadaran mengenai manfaat pajak bagi masyarakat.

Misalnya, DJP mengingatkan bahwa kepatuhan membayar pajak turut menentukan kualitas pendidikan anak bangsa. Dengan pendekatan tersebut, wajib pajak diharapkan memahami bahwa kewajiban perpajakan memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam program tersebut, DJP mengidentifikasi 475.698 wajib pajak sebagai sasaran pengiriman pesan pengingat. Mereka terindikasi menghapus sekitar 3.722.959 bukti pemotongan pajak dari SPT Tahunan PPh 2025.

Adapun nilai PPh dalam bukti pemotongan yang terindikasi dihapus tersebut mencapai sekitar Rp2,01 triliun. DJP memprioritaskan wajib pajak dengan nilai bukti pemotongan minimal Rp100 ribu untuk menjadi sasaran komunikasi.

Bimo menjelaskan, data tersebut diperoleh melalui pencocokan informasi bukti pemotongan yang telah dilaporkan oleh pemberi kerja dengan data dalam SPT wajib pajak. Melalui sistem Coretax, DJP dapat mengetahui apabila terdapat bukti pemotongan yang belum dicantumkan dalam pelaporan pajak tahunan.

Baca Juga: DJP Temukan Jutaan Bukti Potong Pajak Tidak Masuk SPT, Ini Modusnya

Baca Juga: Berat! DJP Masih Harus Kejar Rp500 Triliun untuk Capai Target Pajak 2026

Ia berharap pendekatan behavioral insight dapat memperbaiki kualitas kepatuhan sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membetulkan pelaporan secara mandiri. Dengan demikian, DJP tidak hanya berfokus pada penegakan sanksi, tetapi juga membangun budaya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.