Ada Dugaan Kampanye LGBTQ di Aksi Massa, DPRD DKI Desak Pemprov Terbitkan Aturan

Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Hasan Abdillah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyusun regulasi terkait LGBTQ. Desakan itu muncul setelah adanya atribut pelangi dan penyampaian aspirasi kelompok LGBTQ dalam aksi Women's March Jakarta pada Sabtu (7/11/2026).

Hasan menilai kemunculan aspirasi LGBTQ dalam aksi yang mengangkat isu hak-hak perempuan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Iya, jadi kejadian unjuk rasa yang terjadi hari-hari ini di Jakarta, itu LGBTQ melihat ini kesempatan dan dia menjadikan ini agenda terselubung di tengah perayaan Hari Perempuan," ujar Hasan saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Dia masuk di situ dan menyuarakan LGBTQ, termasuk dari Women’s Day" tambahnya.

Menurut Hasan, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Hasan pun mendorong agar Pemprov DKI memiliki regulasi yang mengatur perlindungan keluarga.

Dia juga menyebut usulan pembentukan Perda tersebut akan dicatat dalam pembahasan pada 2027.

“Kita dari Pemprov Jakarta akan siap membuat perdanya, ya 2027 akan kita usulkan dan kita proses," ujarnya.

Baca Juga: Ruben Mau Diboikot Gegara Isu LGBT, Ini Kata Orang Terdekat

Fraksi PKS itu juga mendasarkan pandangannya pada konstitusi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dia menyinggung Peraturan Presiden (Perpres) yang menurutnya mengategorikan LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.

“Kalau berdasarkan dari aturan pusat juga sudah jelas ya, konstitusi kita, dasar negara kita Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama yang kedua, Perpres bahwa LGBTQ adalah ancaman nonmiliter. Itu sangat berbahaya," tuturnya.

Lebih lanjut, Hasan mengingatkan agar isu LGBTQ tidak dianggap sebagai sesuatu yang lumrah di tengah masyarakat. Dia juga mengapresiasi warga yang menyebarkan dokumentasi aksi melalui media sosial.

Dia berharap masyarakat turut bersinergi dengan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut agar hal yang dinilainya bertentangan dengan nilai-nilai keluarga tidak semakin meluas.

"Semua masyarakat, saya harapkan untuk ikut bekerja sama, bersinergi. Jangan kita biarkan ini menjadi normal karena LGBTQ biasa memulainya dari kota-kota," katanya.

Hasan meminta pemerintah memberikan penanganan dan pendampingan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan terkait persoalan tersebut.