Polemik Ijazah Gibran Memanas, Denny Indrayana Singgung Pelanggaran Sumpah Jabatan hingga Pemakzulan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, melontarkan kritik terhadap langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Denny menilai, rencana tersebut justru memperlihatkan bahwa Gibran tidak memahami konsekuensi hukum dari putusan lembaga peradilan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Bahkan, ia mempertanyakan kelayakan Gibran untuk tetap menduduki jabatan Wakil Presiden.

“Langkah yang dilakukan Saudara Gibran ini makin menegaskan kapasitasnya tidak cocok, tidak layak untuk menjadi Wakil Presiden,” kata Denny dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, dikutip Kamis (12/11).

Menurut Denny, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) semestinya dihormati serta dilaksanakan, bukan justru direspons dengan upaya perlawanan melalui jalur pengadilan lain.

Baca Juga: Anggota DPR Diisukan Dilarang Keluar Jakarta Jelang Paripurna HMP Gibran, Saan Buka Suara

Ia mengingatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan konstitusi dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Denny bahkan menyebut sikap Gibran yang ingin terus memperjuangkan persoalan tersebut berpotensi menjadi dasar tambahan untuk mengajukan pemakzulan. Ia mengaitkannya dengan dugaan pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan konstitusi.

“Ini salah satu alasan untuk pemakzulan, pelanggaran terhadap konstitusi. Melanggar undang-undang itu masuk dalam kategori pengkhianatan terhadap negara,” ujarnya.

Denny juga menilai persoalan ini berkaitan dengan prinsip kepatuhan terhadap konstitusi atau constitutional obedience. Menurutnya, seorang pejabat negara seharusnya menunjukkan penghormatan terhadap keputusan lembaga peradilan.

Lebih lanjut, Denny mempertanyakan alasan Gibran baru berencana membawa dokumen pendidikannya setelah putusan MK keluar. Padahal, menurut dia, Gibran sebelumnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses persidangan.

“Sebenarnya Gibran bisa mengajukan diri sebagai pihak terkait. Jangankan Gibran, relawan pun kemarin diberi kesempatan oleh MK, apalagi Gibran sendiri,” ucap Denny.

Ia mencontohkan gugatan yang diajukan advokat Subhan Palal. Dalam perkara tersebut, Gibran disebut pernah diminta untuk dihadirkan di persidangan tingkat pertama, tetapi tidak hadir.

Denny mengatakan Gibran sebenarnya dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi. Namun, kesempatan itu tidak dimanfaatkan hingga perkara tersebut berlanjut ke tingkat kasasi di MA, yang akhirnya dimenangkan oleh Subhan Palal.

Selain itu, Denny menyebut Gibran juga tidak menggunakan kesempatan untuk memberikan keterangan dalam persidangan di pengadilan negeri maupun menyampaikan dokumen pendidikannya dalam perkara di MK.

Karena itu, Denny meminta Gibran tidak menggambarkan dirinya sebagai pihak yang dirugikan atau tidak mendapatkan kesempatan membela diri.

Baca Juga: Roy Suryo Sebut Prabowo Tidak Minta Gibran Mundur tapi Juga Tak Menolak: Mundur-mundur Aja

Ia turut menyinggung pernyataan Yusril yang menyebut putusan MK dan MA telah bersifat final. Berdasarkan pandangan tersebut, Denny mempertanyakan dasar hukum yang dapat digunakan Gibran untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Menurutnya, PK tidak dapat diajukan oleh Gibran karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.