DPR Bicara soal Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya perlu memiliki batas pengaturan yang jelas.

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan, regulasi tersebut seharusnya berfokus pada mekanisme hukum untuk menelusuri hingga merampas aset hasil kejahatan, bukan mengatur jenis hukuman bagi pelaku, termasuk pidana mati.

Menurut Endang, ketentuan mengenai bentuk dan jenis pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana material yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, RUU Perampasan Aset lebih berkaitan dengan hukum acara atau hukum formil yang mengatur prosedur penanganan aset hasil tindak pidana.

Pandangan tersebut disampaikan Endang seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

“Ini kan (pidana mati lebih terkait) hukum acara, bukan hukum (materil) seperti KUHP. Ini mengatur bagaimana kita melakukan penyitaan, kemudian pemblokiran dan sebagainya. Jadi, yang diatur adalah hukum acaranya, hukum formil, bukan hukum materil yang kita atur di sini,” ujar Endang.

Politisi dari Fraksi PAN itu menjelaskan, substansi RUU tersebut mencakup tata cara negara dalam menelusuri, menyita, memblokir, hingga merampas aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Karena itu, aturan yang disusun harus memberikan kepastian hukum mengenai prosedur serta dasar pelaksanaan setiap tindakan terhadap aset tersebut.

Adapun ketentuan mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, menurut Endang, sudah memiliki landasan tersendiri dalam hukum pidana substantif. Ia pun menilai pembahasan mengenai pidana mati sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan pengaturan teknis perampasan aset.

“Kalau terkait hukuman, itu mungkin di hukum materil, karena sudah ada di KUHP kita,” jelasnya.

Endang menambahkan, pemisahan ruang lingkup pengaturan tersebut penting agar RUU Perampasan Aset tetap memiliki fokus sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Kejelasan prosedur juga dibutuhkan supaya proses penelusuran, penyitaan, pemblokiran, hingga perampasan aset dapat dilakukan sesuai ketentuan dan tidak memunculkan persoalan dalam penerapannya.

Melalui regulasi ini, ia berharap aset hasil tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya dapat dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan yang semestinya. Dengan demikian, pelaku tidak terus menikmati hasil kejahatan, sementara negara dan masyarakat bisa memperoleh manfaat dari upaya pemulihan aset tersebut.