Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Buronan Korupsi Kabur ke Luar Negeri, Kejagung Sambut UU Perampasan Aset

Buronan Korupsi Kabur ke Luar Negeri, Kejagung Sambut UU Perampasan Aset Kredit Foto: Merlina Aryanti
Warta Ekonomi, Jakarta -

Keberadaan buronan kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri menjadi salah satu persoalan yang disoroti Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset. Aturan baru tersebut dinilai dapat memperkuat upaya penegakan hukum, terutama dalam mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebut sejumlah pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menyinggung nama Mohammad Riza Chalid dan Jurist Tan sebagai beberapa di antaranya.

"Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC, Jurist Tan, AK, dan lain-lain," ujar Anang kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

Mohammad Riza Chalid diketahui terseret dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sementara itu, Jurist Tan merupakan buronan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Anang menilai keberadaan UU Perampasan Aset dapat membantu memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penanganan pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Baca Juga: Habiburokhman Ungkap Alasan ICW Tak Diundang Bahas UU Perampasan Aset, Singgung 90 Pihak

Ia mengatakan pengesahan undang-undang tersebut menjadi langkah positif bagi penegakan hukum, baik untuk kepentingan negara maupun korban kejahatan.

"Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban," katanya.

Menurut Anang, kehadiran aturan tersebut juga dapat menekan potensi kerugian keuangan negara maupun kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pidana.

Sebelumnya, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama