Polisi Bantah Rantis dan Pasukan Merangsek ke UGM: Cuma Siaga 50 Meter Sebelum Garis Batas

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) angkat bicara meluruskan narasi liar yang menyebutkan aparat keamanan beserta kendaraan taktis (rantis) merangsek masuk ke dalam area kampus saat mencoba mengakhiri demonstrasi di sekitar area dari Universitas Gadjah Mada (UGM)

Kapolda Yogyakarta, Irjen Langgeng Purnomo membantah keras tudingan pelanggaran batas teritori kampus terkemuka tersebut.

Baca Juga: Mundur dari Kursi Wapres, Deretan Kekayaan dan Isi Garasi Gibran Bikin Terkejut!

Irjen Langgeng menjelaskan saat petugas melakukan pengejaran terhadap kelompok perusuh, massa secara sengaja berlarian masuk dan berlindung di area perbatasan kampus dari UGM. Menghadapi situasi tersebut, komando kepolisian di lapangan memutuskan untuk menahan diri dan tidak melakukan penetrasi ke wilayah akademik.

"Di sini kami tidak berani menggunakan gas air mata, apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya," tegas Kapolda dikutip Kamis (12/11/2026).

Pernyataan Kapolda ini diperkuat oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Yogyakarta, Kombes Yani Permana. Ia memastikan proses pengamanan pada momentum unjuk rasa tersebut sama sekali tidak menyentuh bagian dalam kampus.

"Tidak ada yang kami amankan di dalam kampus karena kami tidak masuk ke kampus. Seperti itu, ya," kata Yani.

Dalam operasi penindakan tersebut, polisi berhasil mengamankan 157 orang. Seluruh massa yang ditangkap telah menjalani tes urine oleh Direktorat Narkoba dengan hasil negatif secara keseluruhan.

Dari total 157 orang, 21 di antaranya berstatus anak di bawah umur dan mayoritas masih pelajar. Polisi memastikan proses hukum bagi para pelajar ini akan disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengedepankan pembinaan bersama orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah.

Meski aparat mengklaim telah menahan diri di garis perbatasan kampus, tindakan kepolisian tetap memantik kecaman keras dari Jogja Police Watch (JPW).

Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba menilai penembakan gas air mata dan penggunaan kekuatan berlebih di sekitar area pendidikan tersebut merupakan bentuk represi sistematis.

Baharuddin mendesak Kompolnas dan Komnas HAM untuk turun langsung ke Yogyakarta guna melakukan investigasi independen atas dugaan brutalitas aparat.

Baca Juga: Sindir Listyo Sigit Cs Lewat Pepatah Jawa? Prabowo: Yang Benar Ketahuan, Yang Salah Akan Kelihatan

Kendati langkah tegas polisi ini berpegang pada instruksi Presiden Prabowo Subianto (31 Agustus 2025) terkait penindakan perusakan fasilitas umum, pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk lebih banyak berintrospeksi dan mendengarkan tuntutan publik ketimbang hanya mengandalkan moncong senjata.