Gibran Mundur Jadi Wapres, Berhak Dapat Rumah hingga Uang Pensiun 100 Persen

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Habiburokhman sempat memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman untuk berbicara lebih dahulu. Alasannya, Benny disebut harus menghadiri agenda di MPR RI berkaitan dengan rencana pengunduran diri Gibran.

"Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya, Pak," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026).

Jika pengunduran diri tersebut diproses hingga Gibran resmi diberhentikan dengan hormat, dia berpotensi memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden.

Ketentuan mengenai hak mantan presiden dan wakil presiden tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, PP Nomor 5 Tahun 1978, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, pemberhentian dengan hormat mencakup beberapa kondisi. Di antaranya tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, serta tidak mampu menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Salah satu fasilitas yang berhak diterima mantan wakil presiden adalah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978.

Selain rumah, Gibran juga berpotensi memperoleh uang pensiun bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Fasilitas lainnya meliputi kendaraan milik negara beserta sopir, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.

Pemberian hak pensiun dan berbagai tunjangan tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.

Baca Juga: Jokowi Tanggapi Kabar Gibran Mundur: Jabatan Itu Sementara

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang berbunyi:

"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat."