Gibran Jadi Mantan Wapres, Ini Spesifikasi Rumah Mewah yang Bisa Didapat dari Negara

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuat hak fasilitas yang bisa diterimanya sebagai mantan wapres menjadi perhatian. Salah satunya adalah rumah kediaman yang disediakan negara dengan luas tanah dan bangunan mencapai 1.500 meter persegi.

Ketentuan pemberian rumah tersebut tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam aturan tersebut, mantan presiden dan wakil presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mereka juga memperoleh kendaraan milik negara berikut sopirnya.

Spesifikasi rumah pensiun tersebut diatur lebih terperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022. Pengadaannya dapat dilakukan melalui pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah untuk pembangunan rumah, atau pembangunan maupun peremajaan rumah di atas tanah milik pribadi.

Untuk luas tanah, pemerintah menetapkan batas maksimal 1.500 meter persegi apabila rumah berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, rumah yang dibangun di luar Jakarta harus memiliki nilai tanah yang setara dengan batas ketentuan tersebut.

Adapun luas keseluruhan bangunan rumah juga dibatasi maksimal 1.500 meter persegi dengan tetap mengikuti ketentuan tata ruang.

"Bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden memiliki keluasan seluruh lantai bangunan paling banyak seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang," bunyi Pasal 5 PMK Nomor 120/PMK.06/2022.

Lokasi rumah harus berada di wilayah Indonesia, mudah dijangkau melalui jaringan jalan, serta tidak menyulitkan penanganan keamanan dan keselamatan mantan presiden atau wakil presiden beserta keluarganya.

Dari sisi bangunan, rumah harus memiliki ruangan yang mendukung aktivitas penghuni, desain tata ruang yang nyaman, konstruksi yang memenuhi standar kekuatan dan keamanan, serta fasilitas sesuai kebutuhan.

Penyediaan rumah tersebut juga harus memperhatikan kemampuan keuangan negara. Anggarannya dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara sesuai pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Menteri Sekretaris Negara melaksanakan penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan pagu yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," bunyi Pasal 9 ayat (1) PMK tersebut.

Apabila kebutuhan tanah atau bangunan melampaui ketentuan luas, penyediaannya masih dimungkinkan sepanjang anggaran tidak melebihi pagu yang ditetapkan. Jika anggaran tidak mencukupi, kelebihan biaya tidak dapat dibebankan kepada APBN atau pemerintah dapat mencari lokasi alternatif.

Tunjangan Pensiun Gibran

Selain rumah kediaman, Gibran juga berpotensi memperoleh sejumlah hak keuangan sebagai mantan wakil presiden apabila pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat.

Ketentuan tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dan PP Nomor 5 Tahun 1978. Status berhenti dengan hormat mencakup kondisi tidak dipilih kembali setelah masa jabatan berakhir, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau tidak mampu menjalankan kewajiban karena suatu sebab.

Baca Juga: Gibran Mundur Jadi Wapres, Berhak Dapat Rumah hingga Uang Pensiun 100 Persen

Hak keuangan yang diberikan meliputi uang pensiun bulanan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan.

Pemberian pensiun dan tunjangan tersebut mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," demikian bunyi Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.