Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Konsumsi BBM Subsidi Melonjak, Pertalite Naik 13% dan Biosolar 14%

        Konsumsi BBM Subsidi Melonjak, Pertalite Naik 13% dan Biosolar 14% Kredit Foto: Pertamina
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        PT Pertamina (Persero) mencatat kenaikan konsumsi BBM subsidi yakni Pertalite (RON 90) serta Biosolar (CN 48) pada Oktober 2026. Lonjakan ini terjadi seiring tingginya harga BBM non subsidi semisal Pertamax (RON 92) dan/atau Dexlite (CN 51).

        Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan, konsumsi Pertalite dan Biosolar kompak naik di atas 10% pada bulan lalu.  

        "Kita melihat adanya peningkatan kebutuhan konsumsi biosolar yang naik cukup signifikan di atas 14%. Kebutuhan akan Pertalite yang naik 13%," ujar dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (12/11/2026).

        Sebagai antisipasi lonjakan konsumsi jelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, Pertamina melalui subholding PT Pertamina Patra Niaga turut menambah cadangan pasokan Pertalite. 

        Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengungkapkan, pihaknya telah mendongkrak ketahanan stok Pertalite sejak Oktober 2026 dengan menambah kargo impor hingga 13.600 barel. 

        "Kami sudah menambah cadangan pasokan kurang lebih 13.600 barel untuk memastikan ketahanan stok produk Pertalite ini sampai dengan di bulan Desember 2026," kata dia.

        Baca Juga: Bos Pertamina Minta Maaf di Hadapan DPR soal Kendala Pasokan BBM

        Baca Juga: Meroket 62%, Pertamina Bukukan Laba Rp34,5 Triliun di Semester I 2026

        Selain memperkuat cadangan pasokan, Pertamina Patra Niaga juga melakukan penyesuaian operasional di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Semisal dengan penyesuaian konfigurasi nozzle Pertalite, yang diharapkan mampu menaikan kapasitas pelayanan SPBU tatkala ada lonjakan permintaan. 

        Di sisi lain, Pertamina juga memperkuat pengawasan distribusi BBM dengan menggaet aparat penegak hukum (APH). Untuk memperketat pengawasan aspek operasional distribusi, keamanan penyaluran, hingga ketepatan sasaran penerima BBM bersubsidi.

        "Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan instansi, lembaga, dan APH untuk penguatan aspek kontrol operasional di lapangan, baik dari sisi distribusi maupun sari sisi sasaran," tutur Mars Ega.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: