Usai Suket Ijazah Gibran Dicabut, Subhan Palal: Seharusnya Mundur Sejak Tahun Lalu

Penggugat surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, angkat bicara usai Gibran resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya, Kamis (12/11/2026).

Subhan mengaku tidak mengapresiasi keputusan tersebut. Menurutnya, Gibran seharusnya sudah mundur sejak dirinya melayangkan somasi pada 18 Agustus 2025 lalu.

“Tanggapan saya, pertama, alhamdulillah kita bangsa Indonesia terlepas dari kepemimpinan yang tidak memenuhi syarat,” kata Subhan saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Subhan mengklaim memiliki bukti bahwa sang Wapres tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dia juga mengungkit gugatan senilai Rp125 triliun yang pernah diajukannya.

“Lalu karena dia enggak mundur, saya gugat 125 triliun tuh waktu itu ya,” ungkapnya.

Pada Kamis siang, Gibran mendatangi gedung Parlemen dan telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. 

Merespons hal itu, Subhan menegaskan dirinya sudah meminta agar Wapres tersebut mundur sejak tahun lalu. Namun, permintaan itu tidak kunjung dipenuhi sehingga dirinya menempuh jalur hukum.

“Tapi bandel enggak mundur-mundur. Maka saya enggak mengapresiasi dia mundur,” tegas Subhan.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Prabowo Pastikan Tetap Beri Dukungan

Selain soal pendidikan, Subhan juga menyoroti proses pencalonan yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan telah mengadukan lembaga penyelenggara pemilu tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Iya. Tapi KPU saat ini sedang saya adukan ke DKPP untuk diadili secara etik,” pungkasnya

Adapun sikap Subhan tersebut tidak lepas dari polemik persyaratan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek gugatan. Terlebih, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mencabut suket penyetaraan pendidikan Gibran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pencabutan suket tersebut merupakan tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Subhan Palal.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.

Yusril menjelaskan, pencabutan tersebut membuat dokumen penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dia juga menyinggung konsekuensi hukum terhadap jabatan wakil presiden apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi.

“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ujar Yusril.