Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Berat! DJP Masih Harus Kejar Rp500 Triliun untuk Capai Target Pajak 2026

        Berat! DJP Masih Harus Kejar Rp500 Triliun untuk Capai Target Pajak 2026 Kredit Foto: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
        Warta Ekonomi, Bogor -

        Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan pihaknya masih harus mengejar penerimaan pajak sekitar Rp500 triliun dalam dua bulan terakhir 2026. Adapun target penerimaan pajak Indonesia sampai akhir tahun ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun.

        "Angka pastinya di APBN KiTa akan kita umumkan, tetapi masih kurang di sekitar 500 triliun lagi berdasarkan perhitungan sementara, sisa target penerimaan pajak yang perlu dikejar masih berada di kisaran Rp500 triliun," jelas Bimo dalam wawancara ketika ditanya soal target pajak, Kamis (12/11/2026). 

        Kendati demikian, ia menjelaskan DJP Mempunyai opsi untuk mengejar kekurangan tersebut, di antaranya melalui kebijakan pemungutan pajak dari marketplace, pengurangan sanksi administratif, penerapan global minimum tax, serta penguatan sistem pembayaran pajak digital melalui SPPT DLN. 

        Selain kebijakan di tingkat regulasi, DJP juga mengoptimalkan penerimaan melalui langkah administratif. Salah satunya dengan menerapkan behavioral nudging, yakni pendekatan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pengingat dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wajib pajak. 

        Bimo menjelaskan, DJP tidak hanya mengedepankan pendekatan sebagai penegak hukum, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan agar kepatuhan perpajakan dapat berjalan lebih baik, profesional, transparan, dan akuntabel. 

        Dari sisi internal, DJP turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan melakukan fungsionalisasi pegawai. Langkah tersebut diklaim mulai meningkatkan aktivitas pengawasan maupun kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

        "Aktivitas pengawasan meningkat sekitar 65% pada Agustus 2026 dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, aktivitas audit atau pemeriksaan pajak mengalami peningkatan sekitar 25% dalam periode yang sama," terang Bimo. 

        Baca Juga: Pramono Ultimatum Pengelola Plaza Senayan-Sency: Atasi Macet atau Pajak Naik!

        Baca Juga: DJP Optimistis Target Penerimaan Capai Rp2.357 Tiliun hingga Akhir Tahun

        Selain itu, DJP terus menyempurnakan sistem Coretax dengan memperkuat fitur analitik, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat membantu DJP mengolah data untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. 

        "Kami optimistis. Dan yang penting memang kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan jajaran terkait untuk memastikan APBN tetap resilien," kata Bimo.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aryo Hadi Wibowo
        Editor: Dwi Aditya Putra

        Bagikan Artikel: