Di Balik Kisruh Endorse Raffi, KKP Ternyata Pernah Minta Tambahan Anggaran Rp30 Triliun untuk 2027

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk tahun anggaran 2027. Permintaan itu disampaikan ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru memperoleh pagu indikatif Rp15,63 triliun, jauh di bawah kebutuhan anggaran yang diajukan untuk menjalankan sejumlah program prioritas.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026), Trenggono menyebut pagu indikatif KKP untuk 2027 sebesar Rp15,63 triliun.

"Pagu indikatif KKP TA 2027 adalah sebesar Rp 15,63 triliun," ujar Trenggono.

Dari pagu tersebut, KKP mengalokasikan Rp2,92 triliun atau 18,69% untuk belanja pegawai dan operasional. Sementara itu, Rp12,71 triliun disiapkan untuk program kerja prioritas nasional, program yang mendukung implementasi ekonomi biru, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Trenggono menilai alokasi tersebut belum cukup untuk mengakomodasi seluruh target program prioritas kementerian. Karena itu, ia mengusulkan tambahan anggaran Rp30 triliun untuk mempercepat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan anggaran belanja tambahan TA 2027 sebesar Rp 30 triliun," terang Trenggono.

Rincian Usulan Tambahan Rp30 Triliun

Dalam paparannya, tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai sejumlah program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 600 lokasi dengan kebutuhan anggaran Rp9,45 triliun. Tambahan dana itu ditujukan agar target pembangunan 1.000 lokasi KNMP pada 2027 dapat tercapai.

KKP juga mengusulkan Rp5,4 triliun untuk revitalisasi tambak nila salin di Pantai Utara Jawa. Anggaran tersebut dibutuhkan agar konstruksi tambak seluas 5.500 hektare dapat dilaksanakan pada 2027.

Selanjutnya, program budi daya ikan darat tematik di 9.000 lokasi membutuhkan anggaran Rp8,8 triliun. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target 10.000 lokasi pada tahun yang sama.

Selain tiga program tersebut, Trenggono merinci sejumlah kebutuhan lainnya. Di antaranya Rp9 miliar untuk pemenuhan sertifikasi awak kapal dan operasionalisasi kapal ikan, Rp965 miliar untuk pembangunan dan operasionalisasi kawasan sentra industri garam seluas 2.000 hektare, serta Rp1,3 triliun untuk pengembangan tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare.

KKP juga mengusulkan Rp1,44 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bencana Sumatera di tiga provinsi. Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan untuk mendukung pengentasan kemiskinan membutuhkan Rp1 triliun.

Tambahan anggaran lainnya mencakup Rp857 miliar untuk operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta Rp573 miliar untuk belanja tugas, fungsi, dan peningkatan pelayanan publik.

Tambahan Anggaran Tak Disetujui

Namun, usulan tambahan Rp30 triliun tersebut tidak masuk dalam alokasi akhir anggaran KKP 2027. Setelah pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI, Komisi IV DPR menyetujui pagu KKP sebesar Rp16,65 triliun.

Berdasarkan hasil pembahasan pada September 2026, pagu tersebut tidak mengalami perubahan. Artinya, KKP harus menjalankan program-programnya dengan anggaran yang telah ditetapkan, tanpa tambahan Rp30,22 triliun yang kemudian diajukan dalam pembahasan berikutnya.

Dari total pagu Rp16,65 triliun, sebesar Rp13,73 triliun atau 82,45% dialokasikan untuk program kerja prioritas nasional atau direktif Presiden, program pendukung ekonomi biru, serta tugas dan pelayanan publik.

Polemik Belanja Influencer KKP

Di tengah pembahasan besarnya kebutuhan anggaran kementerian, KKP juga menghadapi pertanyaan publik mengenai belanja komunikasi dan publikasi yang melibatkan influencer.

Dalam keterangan resminya pada Rabu (11/11/2026), KKP menjelaskan pemilihan kreator konten mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi (engagement), jangkauan audiens, dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian menyatakan kerja sama tidak dilakukan langsung dengan setiap kreator, melainkan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi.

Meski demikian, KKP belum merinci nilai anggaran untuk kerja sama tersebut, perusahaan penyedia jasa yang terlibat, maupun daftar kreator konten yang menjadi mitra. Indikator kuantitatif untuk mengukur efektivitas belanja publikasi juga belum dipaparkan.

Data dalam infografik yang beredar mencantumkan tiga pos pengadaan di lingkungan KKP periode 2025–2026, yakni influencer engagement sebesar Rp3,59 miliar, BINS Rp3,6 miliar, dan Kampung Nelayan Natuna Rp3,6 miliar. Total ketiganya mencapai Rp10,79 miliar.

Namun, nilai pengadaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan jumlah pembayaran yang diterima Raffi Ahmad secara pribadi. Rincian kontrak, penyedia jasa, dan keluaran pekerjaan masih perlu ditelusuri untuk memastikan pihak penerima serta penggunaan anggarannya.

KKP menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan komunikasi publik agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Dengan anggaran kementerian yang mencapai Rp16,65 triliun pada 2027, keterbukaan mengenai dasar pengadaan, nilai kontrak, dan hasil belanja publikasi menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara.